METROPEKALONGAN.COM, Semarang - Sedikitnya 18 kabupaten/kota di Jawa Tengah (Jateng) berpotensi mengalami krisis air bersih. Delapan daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan, seiring puncak musim kemarau 2026.
Data Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jateng hingga akhir Juni 2026 mencatat delapan daerah telah menetapkan status siaga darurat kekeringan. Masing-masing Kabupaten Sukoharjo, Demak, Temanggung, Brebes, Kendal, Sragen, serta Kota Tegal dan Kota Salatiga.
Sementara itu, potensi kekeringan diperkirakan mengancam sedikitnya 18 kabupaten/kota. Yakni Demak, Kudus, Pati, Rembang, Blora, Grobogan, Sragen, Brebes, Tegal, Pemalang, Boyolali, Kabupaten Semarang, Cilacap, Purbalingga, Purworejo, Klaten, Jepara, dan Banjarnegara.
DPRD Jateng meminta pemerintah tidak hanya mengandalkan bantuan air bersih, tetapi memperkuat langkah mitigasi jangka panjang.
Baca Juga: Bulan Purnama Picu Pasang Laut, Warga Pesisir Kota Pekalongan Diminta Waspadai Ancaman Rob
Sekretaris Komisi B DPRD Jateng, Sholeha Kurniawati, mengatakan, penanganan kekeringan tidak boleh berhenti pada distribusi air bersih. Menurutnya, pemerintah harus memperkuat upaya pencegahan agar sumber air tetap terjaga saat musim kemarau.
"Konservasi hutan menjadi langkah utama karena hutan merupakan penyimpan sumber daya air," ujarnya kepada Jawa Pos Radar Semarang, Selasa (7/7/2026).
Menurut Sholeha, tutupan hutan dengan sistem perakaran yang baik mampu meningkatkan daya resap air ke dalam tanah. Cadangan air tanah tersebut kemudian menjadi penopang kebutuhan masyarakat saat musim kemarau, sekaligus mengurangi risiko banjir pada musim hujan.
Baca Juga: Kasus Gigitan Ular di Kabupaten Pekalongan Meningkat, Begini Kata RSUD Kajen
Untuk jangka pendek, ia meminta BPBD memastikan distribusi air bersih berjalan cepat ke wilayah terdampak. Sedangkan dalam jangka panjang, DPRD mendorong perluasan program konservasi air melalui pembangunan sumur resapan.
Menurut dia, program yang dijalankan bersama Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) telah menunjukkan hasil positif di sejumlah daerah.
"Kita bisa memanen air hujan melalui tampungan, kemudian dialirkan ke dalam tanah lewat sumur resapan. Di Senjoyo, debit air meningkat cukup signifikan setelah dibangun sumur-sumur resapan," katanya.
Selain itu, DPRD juga meminta budaya hemat air terus disosialisasikan kepada masyarakat. Penguatan pembangunan sumur air tanah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) serta Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) juga dinilai perlu diperluas.
"Perilaku hemat air harus dibiasakan sejak sekarang agar masyarakat lebih siap menghadapi musim kemarau. Itu bagian penting dari mitigasi," pungkasnya. (kap/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto