METROPEKALONGAN.COM, Wonosobo- Ratusan warga yang tergabung sebagai mitra program Makan Bergizi Gratis (MBG) mendukung agar program pemenuhan gizi bentukan pemerintah tersebut tetap dilanjutkan, Mereka melakukan aksi damai di Alun-alun pusat Kota Wonosobo, Rabu (8/7/2026).
Koordinator lapangan aksi, Hendrawan menjelaskan pada tujuan utama aksi. Yakni menyuarakan dampak positif program MBG bagi perekonomian masyarakat Wonosobo selama hampir satu tahun berjalan.
"Mayoritas masyarakat Wonosobo itu menghendaki program MBG ini tetap dilanjutkan dan ditata kelola dengan baik. Hari ini kita hadir supaya BGN tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang merugikan siapapun," kata Hendrawan.
Ia mengklaim relawan dan mitra yang murni turun ke jalan atas dasar kesamaan nasib agar aspirasi mereka didengar oleh pemerintah pusat, termasuk Badan Gizi Nasional (BGN).
Baca Juga: Pesona Hidden Gem Kali Lojahan, Surga Tersembunyi di Bawah Jembatan Gantung
Massa aksi ditemui oleh Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Setda Wonosobo, Didik Wibawanto, Ia menegaskan pemerintah daerah menerima dua tuntutan utama massa, yakni keberlanjutan program serta perbaikan tata kelola agar tepat sasaran dan bebas dari penyimpangan.
Menurut Didiek, keberadaan 112 SPPG aktif di Wonosobo saat ini telah menjangkau lebih dari 225.000 penerima manfaat.
"Kami sudah mendengar apa yang menjadi tuntutan dan aspirasi dari aksi yang dilakukan. Pemerintah daerah akan meneruskan aspirasi yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, sementara persoalan yang menjadi kewenangan daerah akan segera ditindaklanjuti," kata Didiek.
Sementara itu, Ketua Komisi D DPRD Wonosobo, Suwondo Yudhistiro, menilai bahwa gelombang aksi ini menjadi penanda kuat perlunya evaluasi total terhadap tata kelola program MBG, tanpa harus menghentikannya secara tiba-tiba.
Suwondo secara blak-blakan menyoroti adanya sejumlah celah persoalan yang terjadi di lapangan selama program ini berjalan.
"Titik tekan saya adalah bagaimana tata kelola tentang MBG ini secara umum harus melakukan evaluasi. Terjadinya korupsi, terjadinya pengadaan-pengadaan barang yang tidak sesuai. Kemudian standar kesehatan, standar gizi dan sebagainya yang belum memenuhi syarat, saya rasa ini jadi bagian evaluasi penting," tegasnya. (git/dit)