METROPEKALONGAN.COM- Penangkapan Bupati Pemalang Anom Widiyantoro menjadi Bupati ke-5 di Jawa Tengah yang dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepanjang tahun 2026.
Sebelumnya KPK, telah melakukan OTT terhadap Bupati Pati Sudewo, Bupati Pekalongan Fadia Arafiq, Bupati Cilacap Syamsul Auliya Rachman, hingga Bupati Sukoharjo Etik Suryani.
Sebelumnya, KPK juga sempat melakukan rapat koordinasi pencegahan korupsi bersama Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan jajaran Pemerintah Kabupaten Pemalang di Gedung Merah Putih KPK pada 16 Juni 2025.
Dalam pertemuan tersebut, KPK menyoroti sejumlah sektor yang dinilai rawan terjadi praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Sektor tersebut meliputi penganggaran, pengadaan barang dan jasa, serta pengelolaan sumber daya manusia.
Saat itu, Anom Widiyantoro menyatakan komitmennya untuk melakukan pembenahan demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menyebut Pemkab Pemalang belajar dari kasus OTT terhadap Bupati Pemalang periode 2021-2025 Mukti Agung Wibowo.
"Kejadian terdahulu membuat kami bersama-sama untuk serius melakukan perbaikan sehingga dorongan KPK dapat membuat kami lebih percaya diri agar dapat senafas dan seirama," kata Anom saat itu.
Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi mengaku telah melakukan pencegahan dengan penandatangan pakta integritas oleh seluruh kepala daerah. Dia juga menegaskan peringatan kepada seluruh kepala daerah untuk menjaga integritas.
Luthfi juga mengingatkan, bila kepala daerah tetap melanggar nota kesepahaman (MoU) dan pakta integritas, maka mereka harus siap menerima risiko sesuai proses hukum yang berlaku.
“Kalau sudah diingatkan, sudah membuat MoU, sudah menandatangani pakta integritas, tetapi tetap melakukan pelanggaran, maka risikonya menjadi tanggung jawab yang bersangkutan,” tegasnya.
Luthfi menegaskan Pemprov Jateng tidak terdampak oleh kasus korupsi yang menjerat anak buahnya. sanksi telah ditanggung oleh kepala daerah yang sangkutan.
Menurutnya, penegakan hukum terhadap individu tidak boleh menghambat jalannya pemerintahan maupun pelayanan kepada masyarakat.