METROPEKALONGAN.COM, Semarang - Keterbatasan kapasitas fiskal diakui masih menjadi kendala dalam penanganan sekolah rusak di Jawa Tengah. Kondisi itu membuat rehabilitasi belum dapat menjangkau seluruh bangunan yang membutuhkan perbaikan. Selain faktor anggaran, penentuan skala prioritas juga dinilai belum sepenuhnya tepat sehingga masih ada sekolah yang luput dari program rehabilitasi.
Sekretaris Daerah (Sekda) Jawa Tengah Sumarno mengatakan, pemerintah menyadari masih ada sekolah rusak yang belum tertangani. Menurutnya, kapasitas fiskal pemerintah memiliki batas sehingga perbaikan harus dilakukan secara bertahap.
"Bicara soal kendala anggaran, yang namanya kapasitas fiskal tentu ada batasannya bagi kita semua. Hanya saja, mungkin penentuan skala prioritasnya yang belum sepenuhnya presisi, sehingga masih ada beberapa yang tertinggal dari program penanganan," ujarnya saat ditemui di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Semarang, Selasa (28/7).
Pernyataan itu disampaikan Sumarno saat menanggapi adanya sejumlah sekolah rusak di Jawa Tengah. Namun pihaknya memastikan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah selama ini telah melakukan pendataan kondisi sekolah sebagai dasar penyusunan program rehabilitasi. Data tersebut juga menjadi acuan dalam pengajuan bantuan kepada pemerintah pusat.
"Terkait kondisi sekolah-sekolah, kami sudah mengidentifikasi dan selalu melakukan pendataan. Karena untuk mengusulkan program rehabilitasi sekolah ke pusat, tentu harus melalui identifikasi terlebih dahulu," imbuhnya.
Baca Juga: Guru Harus Terus Belajar, Dindik Kota Pekalongan Perkuat Kompetensi Fasilitator Program PINTAR 2026
Apabila masih ditemukan sekolah yang belum masuk dalam daftar prioritas. Maka pemerintah akan segera melakukan koordinasi agar penanganannya dapat dipercepat.
"Memang kalau ada kasus kemarin yang mungkin agak terlewat, tentu saja hal ini akan dikoordinasikan agar kondisi sekolah yang rusak tersebut segera ditindaklanjuti," imbuhnya.
Sumarno mengatakan, data kondisi sekolah di Jawa Tengah telah dikelompokkan berdasarkan tingkat kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat. Dengan keterbatasan anggaran yang tersedia, pemerintah memfokuskan rehabilitasi pada bangunan yang mengalami kerusakan paling parah. Kendati demikian, pihaknya mengaku belum mengetahui jumlah pasti SMA/SMK yang masih mengalami kerusakan
"Di dalam data tersebut terdapat klasifikasi kondisi sekolah, mulai dari rusak ringan, rusak berat, dan sebagainya. Fokus program dari APBD Provinsi adalah menangani kondisi-kondisi sekolah yang rusak berat secara bertahap," jelasnya. (kap/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto