METROPEKALONGAN.COM, Semarang- Daya tampung sekolah negeri di Jawa Tengah (Jateng) masih terbatas. Dari total 567.500 lulusan SMP sederajat, SMA/SMK negeri di Jateng hanya mampu menampung sekitar 231.724 siswa atau 40,83 persen. Artinya, hampir 60 persen lulusan tak bisa masuk sekolah negeri.
Di sinilah program sekolah kemitraan hadir sebagai solusi. Program dari Gubernur Jateng Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Jateng Taj Yasin Maimoen ini memastikan anak dari keluarga kurang mampu tetap bisa melanjutkan pendidikan.
Plt Sekretaris Dinas Pendidikan (Disdik) Jawa Tengah Sunarto menyampaikan program ini menyasar anak-anak kurang mampu dari desil 1 - 4 yang rumahnya jauh dari sekolah negeri. Sehingga ketika SPMB mereka tidak bisa masuk domisili, calon murid baru bisa mendaftar ke sekolah mitra.
“Mereka punya tempat tinggal jauh dari sekolah negeri sehingga kalau mengikuti SPMB ini mereka kalah jarak, kemudian dengan rapot mungkin nilainya juga kurang kompetitif dan sebagainya. Maka anak-anak ini kita layani melalui program sekolah kemitraan," ungkapnya.
Ia menjelaskan program sekolah kemitraan ini menggandeng 139 SMA/SMK swasta, terdiri dari 56 SMA dan 83 SMK. Tahun ajaran 2026/2027 ini sebanyak 5.004 kursi disediakan bagi siswa dari keluarga desil 1 sampai desil 4.
Baca Juga: Hari Jadi ke-81 Jateng, Ahmad Luthfi: Petani, Buruh, UMKM hingga Guru adalah Penggerak Pembangunan
Namun hingga SPMB selesai, baru 3.663 siswa yang dinyatakan diterima. Terdiri atas 1.063 siswa SMA dan 2.600 siswa SMK. Artinya, tingkat keterisian mencapai 73,18 persen. Kini masih ada sekitar 1.342 kursi kosong.
Sunarto mengakui, beberapa sekolah mitra memang tidak mendapatkan murid sama sekali. Totalnya ada enam sekolah, diantaranya SMA Rifaiyah Rowosari Kendal, SMK Islam Sudirman Kedungjati Grobogan, SMA Muhammadiyah Sayung Demak, SMA Islam Kandangan Temanggung, SMA Muhammadiyah 1 Wonogiri, dan SMA Mardisiswa Semarang.
"Karena itu (tidak ada peminat) atas arahan Pak Kepala Dinas, kuota 5.004 itu untuk dilakukan optimalisasi. Kita sekarang juga sedang melakukan upaya pemenuhan kuota," ungkapnya.
Sebab itu setelah dilakukan evaluasi, Disdik Jateng pun bergerak cepat. Sekolah mitra yang sepi peminat diganti dengan sekolah swasta lain yang lebih banyak dilirik murid baru. Salah satunya SMK Muhammadiyah 5 Purwantoro, Wonogiri, yang kini menampung 52 siswa
"52 anak dari desil 1,2,3,4 itu mereka sekarang bersekolah di SMK Muhammadiyah Purwantoro Kabupaten Wonogiri, ini kan lumayan signifikan," bebernya.
Disdik Jateng juga merespons kebutuhan di Kabupaten Wonosobo. SMA Muhammadiyah Wonosobo disiapkan menjadi sekolah mitra setelah pemerintah daerah melaporkan masih ada anak dari keluarga kurang mampu yang belum mendapatkan sekolah. "Maka kita juga akan buka di SMA Muhammadiyah Wonosobo, kemarin sementara ini baru dua anak yang sudah terlaporkan menjadi siswa kemitraan," tegasnya.
Baca Juga: Hari Jadi Ke-81 Jateng, Bibit Waluyo Berharap Perekonomian Jawa Tengah Harus Kuat
Pola tersebut juga diterapkan di sejumlah wilayah lain. Disdik masih melakukan penyisiran terhadap calon siswa yang belum mendapatkan sekolah hingga batas pemutakhiran data pada 31 Agustus.
Pihaknya menyebut daerah yang paling banyak membutuhkan sekolah mitra ialah di wilayah cabang dinas 10, yakni meliputi Banyumas dan Cilacap. Lalu ada juga di cabang dinas 9 di Purbalingga yang memiliki kebutuhan tinggi. "Di kantong-kantong itu banyak anak afirmasi yang butuh intervensi," akunya.
Pihaknya menyebut sekolah mitra dipilih berdasarkan kriteria ketat, seperti akreditasi minimal B, ketersediaan tenaga pendidik memadai, dan ruang kelas representatif. Karena itu untuk mencegah siswa putus sekolah, Sunarto menegaskan sekolah mitra wajib mendampingi anak-anak agar tidak drop out.
“Kami minta anak ini dijaga, didampingi, sehingga bisa menyelesaikan sekolah sampai lulus,” tegasnya.
Hingga kini, Sunarto mengaku belum ada laporan siswa yang keluar di tengah jalan. Kini yang terpenting adalah anak-anak dari keluarga kurang mampu tetap punya kesempatan belajar, gratis tanpa biaya, dan tidak mengalami diskriminasi maupun perundungan.
“Mereka dibebaskan dari pembebanan biaya, dapat seragam, dan sekolah menerima BOS plus hibah afirmasi Rp2 juta per siswa per tahun dari APBD Provinsi,” jelasnya. (kap)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto