METROPEKALONGAN.COM, Semarang - Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata sekaligus Dewan Penasehat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mendorong Trans Jateng terus memperluas jaringan layanan angkutan aglomerasi. Hingga 2045 ditargetkan jaringan transportasi publik ini berkembang menjadi 24 rute yang menjangkau kawasan aglomerasi di Jawa Tengah.
Ia menyebut, saat ini Trans Jateng telah memiliki tujuh koridor utama. Berdasarkan pemodelan Institute for Essential Services Reform (IESR) 2026, pengembangan jaringan tersebut berpotensi meningkatkan jumlah penumpang hingga 209 ribu orang per hari pada 2045, atau 7,3 kali lipat dibandingkan kondisi saat ini.
Perluasan rute harus diikuti integrasi dengan angkutan pengumpan agar masyarakat mudah menjangkau layanan Trans Jateng. “Tanpa integrasi jaringan yang solid dan jaminan keterlayanan hingga tingkat tapak, modal shift dari kendaraan pribadi menuju Trans Jateng akan sulit tercapai secara optimal,” ujar Djoko.
Pengembangan rute baru dilakukan bertahap. Hingga 2030, lima rute akan dikembangkan, yakni Magelang-Temanggung pada 2027, Jepara-Kudus-Pati dan Batang-Pekalongan pada 2028, Purwokerto-Cilacap pada 2029, serta Semarang-Demak pada 2030. Pada periode 2030-2035, empat rute baru disiapkan, meliputi Boyolali-Kartasura-Karanganyar, Demak-Kudus, Boyolali-Klaten, serta lintas Kabupaten Pekalongan-Kota Pekalongan.
Selanjutnya, periode 2035-2040 akan ditambah empat rute, termasuk Brebes-Tegal-Pemalang yang diproyeksikan menjadi salah satu koridor dengan permintaan tertinggi, mencapai 13.797 penumpang per hari. Empat rute lainnya direncanakan pada 2040-2045, yakni Kota Tegal-Brebes melalui Terminal Slawi, Grobogan-Blora, Pati-Rembang, serta Kebumen-Cilacap.
Saat ini tujuh koridor Trans Jateng telah melayani lima dari 10 Wilayah Pengembangan di Jawa Tengah. Sepanjang Januari-Juli 2026, layanan tersebut mengangkut 5,88 juta penumpang dengan rata-rata 27.668 penumpang per hari.
“Pengembangan angkutan aglomerasi Trans Jateng menjadi salah satu jawaban terhadap persoalan kesenjangan aksesibilitas, emisi, kemacetan, keselamatan jalan, hingga tingginya biaya transportasi masyarakat,” kata Djoko. (ifa)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto