METROPEKALONGAN.COM, Semarang — Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus memperkuat upaya percepatan penurunan dan pencegahan stunting melalui kolaborasi lintas sektor. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menilai penanganan stunting membutuhkan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari pemerintah hingga masyarakat.
Ahmad Luthfi menyambut positif rencana konsolidasi teknis percepatan penurunan stunting dan advokasi pencegahan stunting regional Jawa-Bali-Nusa Tenggara (Jabanusa) yang akan digelar di Kota Semarang pada 22-23 September 2026.
Hal tersebut disampaikan Ahmad Luthfi saat menerima audiensi delegasi Sekretariat Wakil Presiden di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin (21/9/2026).
Menurut Luthfi, upaya menekan angka stunting tidak cukup hanya dilakukan melalui sektor kesehatan. Pendampingan keluarga, pencegahan pernikahan dini, hingga intervensi sejak masa pranikah perlu dilakukan secara bersama-sama.
Karena itu, ia mendorong keterlibatan berbagai pemangku kepentingan, seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AKB), BKKBN, pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, serta PKK.
"Jawa Tengah akan paling depan memerangi stunting. Seluruh kepala daerah di Jateng dituntut untuk menurunkan stunting," ujar Luthfi.
Baca Juga: TNI AL Amankan 407 Ton Solar di Perairan Semarang, Ahmad Luthfi Soroti Nasib Nelayan
Luthfi mengatakan, penurunan stunting merupakan bagian penting dalam menyiapkan kualitas generasi mendatang. Karena itu, intervensi harus dilakukan sejak sebelum pernikahan, masa kehamilan, hingga periode 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK).
Pencegahan sejak dini dinilai penting karena kondisi kesehatan ibu dan anak pada periode tersebut berkaitan erat dengan risiko stunting.
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah Zulfachmi Wahab mengatakan, pemerintah daerah telah menjalankan strategi penurunan stunting melalui kolaborasi lintas sektor.
Salah satu langkah yang dilakukan adalah mengidentifikasi faktor risiko berdasarkan siklus hidup, termasuk memberikan pendampingan kepada ibu hamil yang memiliki risiko melahirkan anak dengan kondisi stunting.
"Dari ibu hamil itu kita bisa prediksi risiko stuntingnya, 85% stunting itu bisa diketahui sejak kehamilan, intervensinya berlanjut sampai 1.000 hari kehidupan pertama," kata Zulfachmi.
Prevalensi Stunting Jateng 9,93 Persen
Berdasarkan data triwulan II 2026, prevalensi stunting di Jawa Tengah tercatat 9,93 persen. Data tersebut juga menunjukkan masih adanya kesenjangan angka stunting antarwilayah di Jawa Tengah.
Beberapa daerah tercatat memiliki prevalensi lebih tinggi, antara lain Wonosobo sebesar 18,05 persen, Purworejo 16,62 persen, Banjarnegara 16,24 persen, Kabupaten Magelang 15,82 persen, dan Kabupaten Tegal 15,59 persen.
Di sisi lain, terdapat daerah dengan angka prevalensi di bawah 10 persen. Demak, misalnya, tercatat sebesar 2 persen berdasarkan data yang disampaikan dalam pertemuan tersebut.
"Penurunan stunting di Jawa Tengah bervariasi antardaerah dan disparitasnya masih cukup tinggi. Kalau rata-rata prevalensi stunting di Jawa Tengah sudah 9,93%," ujar Zulfachmi.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Sekretariat Wakil Presiden, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan rapat koordinasi teknis percepatan penurunan stunting di Semarang merupakan bagian dari upaya menindaklanjuti perhatian pemerintah terhadap peningkatan kualitas sumber daya manusia.
Baca Juga: Jepang Mencari Tenaga Kerja Pengemudi, Ini Kompetensi yang Dibutuhkan
Menurut Eddy, penanganan stunting menjadi salah satu bagian penting dalam pembangunan sumber daya manusia dan persiapan generasi mendatang.
"Salah satu pilar pembangunan SDM ini adalah penanganan stunting. Jadi kita harus siapkan generasi emas Indonesia. Kita ingin pastikan seluruh pemangku kepentingan dapat bekerja sama dan berkolaborasi untuk menurunkan stunting," katanya.
Ia juga mengajak seluruh komponen masyarakat, termasuk media, untuk ikut berperan dalam mengedukasi masyarakat mengenai pencegahan stunting.
Secara nasional, hasil Survei Status Gizi Indonesia (SSGI) 2024 menunjukkan prevalensi stunting turun menjadi 19,8 persen, dari 21,5 persen pada 2023. Kementerian Kesehatan menyebut pemerintah menargetkan prevalensi stunting nasional mencapai 14,2 persen pada 2029.
Capaian tersebut menunjukkan pentingnya mempertahankan tren penurunan sekaligus memperkuat intervensi di daerah yang masih memiliki angka stunting relatif tinggi.
Upaya pencegahan juga perlu dilakukan sejak sebelum kehamilan hingga masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Dengan kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, tenaga kesehatan, keluarga, dan masyarakat, percepatan penurunan stunting diharapkan dapat terus dilakukan secara berkelanjutan.
"Mari kita turunkan stunting untuk memastikan kesiapan SDM unggul. Gubernur Jateng sudah punya komitmen tinggi untuk menurunkan stunting. Kami juga ajak seluruh komponen bangsa termasuk media untuk berperan dalam advokasi pencegahan stunting," kata Eddy. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto