METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Keberhasilan Kabupaten Demak dan Kabupaten Semarang dalam menekan prevalensi stunting hingga kisaran 2 persen akan dijadikan model untuk mempercepat penurunan stunting di berbagai daerah di Jawa Tengah.
Bahkan, praktik penanganan stunting yang diterapkan kedua daerah tersebut dinilai dapat direplikasi ke berbagai wilayah di Indonesia. Langkah ini diharapkan membantu pemerintah mencapai target penurunan prevalensi stunting nasional menjadi 14-15 persen pada 2029.
Deputi Bidang Peningkatan Kesejahteraan dan Pembangunan Sumber Daya Manusia Setwapres, Eddy Cahyono Sugiarto, mengatakan prevalensi stunting nasional saat ini berada di angka 19,8 persen.
Menurut Eddy, pencapaian target penurunan stunting membutuhkan komitmen kuat dari kepala daerah serta kolaborasi lintas sektor.
Sebab, persoalan stunting tidak hanya berkaitan dengan asupan gizi. Faktor sanitasi, lingkungan, infrastruktur, serta kondisi sosial dan ekonomi keluarga juga turut memengaruhi.
Hal tersebut disampaikan Eddy seusai Rapat Koordinasi Teknis dan Advokasi Pencegahan dan Percepatan Penurunan Stunting Regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara di Hotel Novotel, Kota Semarang, Selasa (22/9/2026).
Baca Juga: Stunting Jateng 9,93 Persen, Ahmad Luthfi Tekankan Pencegahan Sejak Kehamilan
Ia mengapresiasi upaya Pemkab Demak dan Pemkab Semarang yang berhasil menekan prevalensi stunting hingga berada di kisaran 2 persen.
“Tadi juga ada good lessons dari dua kabupaten yang akan kami replika untuk ditiru di daerah lain, tidak hanya regional Jawa, Bali, dan Nusa Tenggara, tetapi seluruh Indonesia. Semoga apa yang sudah dilakukan Jawa Tengah ini bisa menjadi trigger daerah lain melakukan langkah serupa,” ungkap Eddy.
Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta daerah dengan prevalensi stunting tinggi tidak bekerja sendiri.
Menurutnya, daerah-daerah tersebut dapat mempelajari dan mereplikasi praktik penanganan yang telah dilakukan Demak dan Kabupaten Semarang, dengan menyesuaikannya berdasarkan kondisi masing-masing wilayah.
Saat ini, prevalensi stunting Jawa Tengah berada di angka 9,77 persen. Namun, angka tersebut masih menunjukkan adanya kesenjangan antarwilayah.
Sejumlah kabupaten masih memiliki prevalensi stunting yang lebih tinggi dibandingkan Demak dan Kabupaten Semarang.
“Penanganan ini sudah baik. Ada dua kabupaten yang dijadikan model penanganan stunting bagi kabupaten/kota lain untuk meniru, yaitu Demak dan Semarang. Mereka masing-masing sudah mencapai angka 2-an persen,” kata Ahmad Luthfi.
Baca Juga: Jepang Mencari Tenaga Kerja Pengemudi, Ini Kompetensi yang Dibutuhkan
Luthfi menyebut Wonosobo, Banjarnegara, dan Purbalingga sebagai sejumlah daerah yang membutuhkan perhatian lebih dalam upaya mempercepat penurunan stunting.
Pemprov Jawa Tengah akan mengerahkan organisasi perangkat daerah terkait untuk melakukan intervensi secara terpadu.
Pendekatan yang diterapkan bukan sekadar menyalin program dari daerah yang berhasil, melainkan menggunakan prinsip amati, tiru, dan modifikasi (ATM) sesuai kondisi masing-masing daerah.
“Ini nanti akan kita intervensi dengan dinas terkait. Nanti akan kita keroyok seluruh daerah untuk belajar dengan Demak dan Semarang,” tegasnya.
Ahmad Luthfi menegaskan, penanganan stunting tidak dapat dibebankan kepada satu instansi saja.
Persoalan tersebut berkaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kesehatan, gizi, pendidikan, pola asuh, sanitasi, lingkungan, hingga kondisi sosial dan ekonomi keluarga.
Karena itu, pemerintah pusat, pemerintah provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa perlu memahami peran masing-masing dan bergerak dalam satu sistem penanganan yang terintegrasi.
Dukungan dari sektor nonpemerintah juga terus diperkuat. Luthfi menyebut kontribusi Baznas dan CSR Bank Jateng untuk mendukung berbagai kegiatan penurunan stunting hingga saat ini hampir mencapai Rp21 miliar.
“Ini adalah penanganan yang komprehensif, milik kita bersama agar Jawa Tengah dan nasional menuju Indonesia Emas 2045,” ujarnya.
Baca Juga: Jabatan Pemprov Jateng Tak Boleh Titip-Titipan, Pengisian Lewat Manajemen Talenta
Selain intervensi lintas sektor, Ahmad Luthfi juga menyoroti pentingnya validitas data stunting.
Menurutnya, angka prevalensi tidak boleh hanya menjadi statistik. Data tersebut harus digunakan sebagai dasar untuk menentukan masyarakat yang membutuhkan intervensi serta jenis penanganan yang sesuai.
Luthfi mencontohkan hasil pemeriksaan dokter spesialis keliling atau Speling di Wonosobo. Dari 10 balita yang diperiksa, sembilan di antaranya diketahui mengalami stunting.
Temuan tersebut, menurut Luthfi, menunjukkan pentingnya penguatan validasi data hingga tingkat lapangan.
Dengan data yang lebih akurat, pemerintah dapat memastikan program penanganan stunting diberikan kepada kelompok yang benar-benar membutuhkan.
“Maka saya tekankan daerah dengan stunting tinggi, kualifikasi data harus dilakukan mobilisasi, harus valid sehingga penanganan stunting bisa tepat sasaran, terprogram, berlanjut dan berkelanjutan. Tidak boleh hanya sebatas data,” katanya.
MBG Diharapkan Perkuat Penanganan Stunting
Sementara itu, Sekretaris Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Budi Setiyono, mengatakan persoalan stunting di Indonesia masih membutuhkan penanganan secara serius dan berkelanjutan.
Salah satu program yang akan disinergikan adalah Makan Bergizi Gratis (MBG), khususnya bagi ibu hamil, ibu menyusui, dan balita non-PAUD.
Menurut Budi, integrasi MBG dengan program penanganan stunting dapat memperkuat intervensi terhadap kelompok masyarakat yang rentan mengalami persoalan gizi.
“Kalau prevalensi stunting nasional pada 2024 bisa mencapai 19,8 persen, maka dengan adanya MBG khusus sasaran 3B itu akan bisa mengakselerasi capaian lebih progresif. Maka kita ingatkan kepala daerah untuk memanfaatkan distribusi MBG itu sehingga target penurunan stunting tercapai,” katanya.
Dengan menjadikan Demak dan Kabupaten Semarang sebagai model, pemerintah berharap praktik penanganan stunting yang telah berjalan di dua daerah tersebut dapat diterapkan secara lebih luas.
Upaya tersebut akan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor, validasi data hingga tingkat lapangan, serta intervensi yang disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto