METROPEKALONGAN.COM- Pemerintah Indonesia berencana menggunakan sistem digital dalam penyaluran bantuan sosial (bansos). Melalui skema perlindungan sosial digital, pemerintah berupaya meningkatkan ketepatan sasaran penerima bantuan dengan memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI).
Digitalisasi bansos dirancang untuk mengintegrasikan data penerima manfaat agar penyaluran bantuan lebih tepat sasaran. Sistem ini memanfaatkan teknologi digital dan integrasi data kependudukan untuk mengurangi kesalahan pendataan, penerima ganda, serta risiko bantuan tidak sampai kepada masyarakat yang berhak.
Pemerintah juga menargetkan sekitar 50 juta warga miskin masuk dalam sistem perlindungan sosial digital. Proses pendataan dan penyempurnaan sistem dilakukan secara bertahap sebelum penerapan secara lebih luas.
Dalam skema yang direncanakan, bantuan sosial akan disalurkan melalui transfer tunai langsung ke rekening penerima. Pemerintah juga tengah mengkaji mekanisme pengendalian penggunaan dana agar dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat.
Informasi mengenai BLT Rp5,4 juta perlu dipahami secara cermat. Angka tersebut bukan nominal bantuan baru yang otomatis diterima setiap orang pada 2027.
Juru Bicara Ketua DEN, Jodi Mahardi, menjelaskan bahwa Rp5,4 juta merupakan ilustrasi estimasi akumulasi maksimal dari berbagai program perlindungan sosial yang telah berjalan.
Besaran bantuan yang diterima setiap keluarga dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi ekonomi dan kelayakan masing-masing penerima.
Karena itu, masyarakat perlu membedakan antara rencana transformasi penyaluran bansos dengan klaim bahwa pemerintah akan memberikan BLT baru sebesar Rp5,4 juta kepada setiap warga.
Rencananya uji coba penyaluran bansos melalui transfer tunai direncanakan berlangsung pada kuartal I hingga II 2027, atau sekitar Januari sampai Juni 2027.
Sebelum penyaluran dilakukan, pemerintah masih menyelesaikan pendataan dan integrasi sistem agar bantuan dapat diterima oleh masyarakat yang memenuhi kriteria.
Pelaksanaan secara nasional akan bergantung pada kesiapan sistem dan keputusan pemerintah. Dengan demikian, jadwal uji coba tersebut belum dapat diartikan sebagai tanggal pasti pencairan bantuan bagi seluruh calon penerima.
Syarat dan Kriteria Calon Penerima Bansos Digital
Pemerintah menargetkan bantuan sosial digital bagi masyarakat yang masuk dalam kelompok ekonomi paling membutuhkan. Dalam skema yang disampaikan, pendataan akan memanfaatkan klasifikasi tingkat kesejahteraan atau desil.
Berikut sejumlah hal yang perlu diperhatikan masyarakat:
- Data kependudukan: Identitas penerima perlu sesuai dengan data kependudukan pemerintah.
- Kondisi ekonomi: Penentuan penerima didasarkan pada data dan kriteria kesejahteraan yang digunakan pemerintah.
- Verifikasi data: Data calon penerima akan dicocokkan melalui sistem digital untuk meningkatkan akurasi.
- Validasi identitas: Pemerintah merencanakan penggunaan teknologi pengenalan wajah atau face recognition dalam proses verifikasi penerima.
Kriteria final, termasuk ketentuan mengenai kelompok desil dan pengecualian kategori tertentu, perlu mengacu pada aturan resmi yang diterbitkan pemerintah.
Penyaluran Bansos Digital Bakal Gunakan Face Recognition
Salah satu teknologi yang direncanakan dalam sistem perlindungan sosial digital adalah pengenalan wajah atau face recognition.
Teknologi tersebut ditujukan untuk memastikan identitas penerima bantuan dan mengurangi risiko penyalahgunaan identitas saat pencairan.
Selain itu, pemerintah tengah mempertimbangkan penggunaan kupon digital atau pembatasan transaksi. Mekanisme ini dirancang agar dana bantuan dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar, seperti pangan dan kebutuhan rumah tangga.
Opsi pembatasan penggunaan bantuan untuk transaksi tertentu, termasuk judi online dan minuman keras, juga menjadi bagian dari pembahasan pemerintah.
Meski demikian, mekanisme teknis dan ketentuan penggunaan dana masih perlu menunggu penetapan resmi. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto