METROPEKALONGAN.COM, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan setiap pengaduan masyarakat terkait pelayanan publik segera mendapat respons. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan, setiap aduan yang masuk harus ditindaklanjuti dengan batas waktu respons maksimal 24 jam.
Menurut Luthfi, pengaduan, kritik, dan saran dari masyarakat merupakan bagian penting dalam mengevaluasi sekaligus meningkatkan kualitas pelayanan pemerintah.
Ia menilai, banyaknya aduan yang masuk justru dapat menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui persoalan pelayanan yang masih perlu dibenahi.
“Aduan yang masuk bisa kita review untuk perbaikan pelayanan yang lebih baik. Pelayanan publik harus meningkat,” kata Luthfi saat menyambut kunjungan kerja spesifik Komisi II DPR RI di Kantor Disdukcapil Kota Semarang, Rabu (30/9/2026).
Luthfi menegaskan bahwa pelayanan publik merupakan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat harus mendapatkan pelayanan yang mudah, cepat, transparan, dan berkeadilan.
Pemprov Jateng, lanjut dia, tidak hanya menetapkan dan mempublikasikan standar pelayanan. Evaluasi juga dilakukan secara berkala untuk mengetahui kesenjangan pelayanan, menemukan akar persoalan, serta memastikan setiap temuan ditindaklanjuti melalui perbaikan yang terukur.
“Setiap temuan harus ditindaklanjuti untuk perbaikan termasuk target penyelesaian yang jelas. Tidak ada lagi suatu aduan tidak ada juntrungnya, maksimal 24 jam harus segera direspons,” tegasnya.
Pemprov Jateng Kembangkan Layanan Digital
Untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan pemerintah, Pemprov Jateng mengembangkan Jateng Ngopeni Nglakoni (JNN) sebagai super app.
Platform tersebut mengintegrasikan berbagai layanan pemerintah sekaligus menyediakan kanal bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi maupun pengaduan.
Selain layanan digital, Pemprov Jateng juga menyediakan Rumah Rakyat yang dapat diakses secara daring melalui JNN maupun secara langsung.
Pemerintah juga terus mengembangkan pola pelayanan hybrid dan layanan jemput bola. Langkah tersebut dilakukan agar masyarakat tidak selalu harus datang langsung ke kantor pemerintahan untuk memperoleh pelayanan.
Masyarakat juga dapat menyampaikan pengaduan secara langsung ke Kantor Gubernur maupun melalui Badan Koordinasi Wilayah (Bakorwil) yang berada di lima eks karesidenan.
Ahmad Luthfi Tegaskan Prinsip "No Titip-titip, No Jastip"
Dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengambilan keputusan, Luthfi juga kembali menegaskan prinsip “No Titip-titip, No Jastip”.
Menurutnya, seluruh masyarakat harus mendapatkan perlakuan yang sama dalam mengakses pelayanan pemerintah.
“Tidak ada lagi titip-titipan, semua harus dipandang sama sehingga kepercayaan masyarakat tumbuh,” katanya.
Ketua Tim Kunjungan Kerja Spesifik Komisi II DPR RI, Aria Bima, mengatakan pengawasan terhadap pelayanan publik bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah.
Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, DPR dan DPRD bersama Ombudsman serta masyarakat memiliki peran sebagai pengawas eksternal penyelenggaraan pelayanan publik.
Aria mengatakan, daerah yang telah menunjukkan kinerja pelayanan publik yang baik tetap perlu mendapatkan pengawasan secara lebih mendalam.
Menurut dia, pemeriksaan tidak hanya bertujuan menemukan kekurangan, tetapi juga mengidentifikasi praktik pelayanan yang dapat dipertahankan serta celah yang belum terlihat dari capaian angka.
“Daerah yang sudah baik perlu diperiksa dengan cara yang lebih jeli, sebab di situlah kita belajar apa yang berhasil sekaligus melihat celah yang sering tertutup oleh angka-angka yang bagus,” kata Aria.
Aria memaparkan, penilaian terhadap pelayanan publik Pemprov Jawa Tengah menunjukkan tren peningkatan dalam beberapa tahun terakhir.
Nilainya tercatat 73,49 pada 2021, kemudian meningkat menjadi 93,14 pada 2022, 94,5 pada 2023, dan 98,21 pada 2024.
Capaian pada 2024 tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan nilai terbaik kedua dari 38 provinsi, berdasarkan penilaian yang dipaparkan Aria.
Ia menambahkan, persepsi masyarakat yang tercermin melalui pengaduan, pemberitaan media arus utama, maupun media sosial perlu ditempatkan sebagai bagian dari mekanisme koreksi terhadap kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, peningkatan kualitas pelayanan tidak hanya diukur dari capaian angka, tetapi juga dari bagaimana pemerintah merespons keluhan dan kebutuhan masyarakat secara nyata. (dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto