METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meminta hasil penelitian dan riset dimanfaatkan sebagai dasar penyusunan kebijakan pembangunan daerah. Menurutnya, riset tidak boleh hanya berakhir sebagai laporan, publikasi ilmiah, atau materi kompetisi, tetapi harus mampu menghasilkan solusi nyata bagi persoalan masyarakat.
“Basis pembangunan di tempat kita adalah riset, sehingga hasil riset ini akan kita kumpulkan yang nantinya akan menjadi terobosan kreatif untuk pengembangan wilayah,” kata Ahmad Luthfi di Semarang, Kamis (15/10/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat puncak Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026 di Gradhika Bhakti Praja. Kegiatan yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah bersama Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) itu menghimpun 609 karya riset dan 263 naskah artikel.
Dari seluruh karya tersebut, dihasilkan 51 policy brief atau ringkasan rekomendasi kebijakan yang dapat menjadi bahan pertimbangan pemerintah dalam merumuskan program pembangunan.
Rekomendasi penelitian mencakup sejumlah sektor strategis, di antaranya ketahanan pangan, lingkungan, pengembangan ekonomi dan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta kesehatan. Berbagai bidang tersebut berkaitan erat dengan kebutuhan masyarakat dan tantangan pembangunan di Jawa Tengah.
Ahmad Luthfi Tekankan Riset Harus Berdampak Nyata
Ahmad Luthfi menegaskan, keberhasilan penelitian tidak cukup diukur dari banyaknya karya yang dihasilkan. Hal terpenting adalah bagaimana temuan dan rekomendasi penelitian diterapkan dalam program pemerintah sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
“Saya yakin penelitian dan riset tidak cukup pada saat takaran kita membaca konsep dan aplikasi. Yang paling bagus adalah bagaimana hasil riset yang sudah ditelurkan dalam lomba ini nanti harus bisa dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan nyata, sehingga berdampak positif kepada program yang orientasinya adalah hasil yang bisa dinikmati masyarakat,” ujarnya.
Menurut Luthfi, hasil riset juga berperan penting dalam membantu pemerintah mengidentifikasi potensi persoalan sebelum kebijakan atau program pembangunan dilaksanakan.
Dukungan data, kajian, dan analisis yang memadai diharapkan dapat meningkatkan ketepatan sasaran program sekaligus meminimalkan risiko munculnya dampak negatif bagi masyarakat.
“Adanya riset, minimal dapat memitigasi dampak negatif program lebih awal. Ini yang kami hargai dan apresiasi,” katanya.
Peneliti Didorong Berkontribusi dalam Pembangunan Daerah
Luthfi juga mengingatkan agar potensi peneliti dan hasil penelitian tidak hanya dimanfaatkan ketika pemerintah menghadapi persoalan tertentu. Keahlian para peneliti perlu dilibatkan secara berkelanjutan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah.
Ia mengibaratkan para peneliti sebagai mutiara yang memiliki potensi besar untuk membantu pemerintah mengembangkan wilayah.
“Para peneliti merupakan mutiara yang sewaktu-waktu harus siap dipanggil oleh Provinsi Jawa Tengah dan provinsi lainnya dalam pengembangan wilayah,” ujarnya.
Melalui pemanfaatan riset, pemerintah daerah diharapkan mampu menyusun kebijakan yang lebih terukur, berbasis data, dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
Sebanyak 51 policy brief yang dihasilkan dalam Gelar Karya Riset Pembangunan dan Menulis Berdampak 2026 menjadi salah satu sumber rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti oleh pemerintah.
Kajian tentang ketahanan pangan, misalnya, diharapkan mampu memberikan solusi terhadap tantangan ketersediaan pangan. Sementara itu, riset di bidang ekonomi dapat menjadi masukan untuk memperkuat UMKM, dan penelitian kesehatan dapat mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
Dengan demikian, tantangan berikutnya adalah memastikan rekomendasi penelitian diterjemahkan menjadi program konkret. Kolaborasi antara pemerintah, peneliti, dan berbagai pemangku kepentingan menjadi penting agar hasil riset tidak berhenti di atas kertas, tetapi benar-benar berkontribusi terhadap pembangunan Jawa Tengah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Editor : Adityo Dwi Riyantoto