METROPEKALONGAN.COM, Jakarta– Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meraih Mandaya Award 2026 kategori Pemerintah Provinsi Terbaik dalam Penurunan Kemiskinan.
Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas upaya Pemprov Jateng dalam menekan angka kemiskinan melalui bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat.
Penghargaan dari Kementerian Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat itu diterima langsung oleh Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dalam acara puncak penganugerahan Mandaya Award di Ballroom Plaza Jamsostek, Jakarta Selatan, Selasa (27/10/2026).
Ahmad Luthfi mengatakan, penghargaan tersebut merupakan bentuk pengakuan nasional terhadap komitmen Jawa Tengah dalam mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kemandirian masyarakat.
Menurutnya, upaya penurunan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan penyaluran bantuan sosial. Pemerintah juga harus membuka kesempatan bagi masyarakat untuk meningkatkan keterampilan, mengembangkan usaha, dan memperoleh akses terhadap lapangan kerja.
“Provinsi Jawa Tengah telah mendapatkan Mandaya Award, salah satu provinsi yang mempunyai kepedulian terkait dengan pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Ini adalah pengakuan secara nasional yang diberikan Menko kepada Jawa Tengah dan kabupaten/kota,” kata Luthfi seusai acara.
Penghargaan Mandaya Award 2026 diraih di tengah upaya Pemprov Jateng menekan angka kemiskinan. Berdasarkan data per Maret 2026, tingkat kemiskinan di Jawa Tengah tercatat sebesar 9,21 persen atau sekitar 3,29 juta orang.
Meski menunjukkan tren positif, pemerintah daerah masih menghadapi tantangan untuk memastikan penurunan kemiskinan berlangsung secara berkelanjutan.
Karena itu, Pemprov Jateng terus mendorong program yang tidak hanya memberikan perlindungan kepada masyarakat rentan, tetapi juga memperkuat kemampuan warga produktif agar dapat meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
Luthfi menegaskan, penanganan kemiskinan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak. Pemerintah provinsi tidak dapat bekerja sendiri tanpa dukungan pemerintah kabupaten/kota, pemerintah desa, kementerian dan lembaga, Badan Amil Zakat Nasional (Baznas), serta sektor swasta.
Kolaborasi tersebut diperlukan agar program pengentasan kemiskinan lebih tepat sasaran dan mampu menjangkau masyarakat yang benar-benar membutuhkan.
Program Kecamatan Berdaya Jangkau 145 Titik
Salah satu program yang dikembangkan Pemprov Jateng untuk memperkuat pemberdayaan masyarakat adalah Kecamatan Berdaya.
Program tersebut telah menjangkau 145 titik untuk mendorong kemandirian masyarakat sekaligus memperkuat pelayanan pemerintah, mulai dari tingkat provinsi hingga desa.
Selain itu, Pemprov Jateng menggandeng 177 perguruan tinggi melalui program kuliah kerja nyata (KKN) tematik.
Keterlibatan perguruan tinggi diharapkan dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang dihadapi masyarakat sekaligus memberikan pendampingan sesuai kebutuhan di lapangan.
Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa dan akademisi dapat berkontribusi dalam merancang solusi bagi persoalan kemiskinan, termasuk pengembangan potensi ekonomi lokal dan peningkatan kapasitas masyarakat.
“Pemerintah provinsi tidak bisa berdiri sendiri. Kita gandeng collaborative government dengan berbagai pihak, termasuk 177 kampus dengan KKN tematik. Akademisi kita terjunkan untuk membantu mereduksi kemiskinan,” ujar Luthfi.
Pemprov Jateng juga mendorong agar masyarakat produktif mendapatkan akses terhadap pelatihan keterampilan, permodalan, dan pendampingan usaha. Langkah tersebut diharapkan dapat membuka peluang ekonomi baru sekaligus memperluas kesempatan kerja.
Tiga Strategi Pemprov Jateng Menurunkan Kemiskinan
Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat dan Penurunan Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah, Syamsudin Isnaini, menjelaskan bahwa pemerintah provinsi menjalankan tiga strategi utama untuk menurunkan angka kemiskinan.
Strategi pertama adalah memberikan bantuan kepada kelompok masyarakat yang benar-benar tidak mampu dan rentan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari perlindungan sosial bagi warga yang membutuhkan dukungan pemerintah.
Strategi kedua dilakukan melalui pengurangan kantong-kantong kemiskinan. Salah satu program yang dijalankan adalah skema satu organisasi perangkat daerah (OPD) satu desa dampingan yang telah berlangsung lebih dari lima tahun.
Melalui program tersebut, setiap OPD diharapkan berkontribusi dalam membantu desa yang menjadi sasaran pendampingan, sesuai dengan persoalan dan potensi wilayah masing-masing.
Strategi ketiga adalah memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui kolaborasi dengan sektor swasta dan instansi vertikal.
Pendekatan ini mencakup pelatihan keterampilan, bantuan modal usaha, dukungan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR), serta pemanfaatan program Baznas.
Sasarannya tidak hanya masyarakat rentan, tetapi juga kelompok produktif, termasuk generasi muda yang membutuhkan keterampilan dan akses terhadap lapangan kerja.
“Istilah Jawanya adalah keroyokan. Jadi ada pelatihan, ada pemberian modal, baik dari pemerintah, CSR, termasuk dari Baznas. Sasarannya juga masyarakat yang produktif, termasuk pemuda yang butuh pembekalan atau untuk menggandengkan dengan perusahaan atau usaha lain agar berdaya,” jelas Syamsudin.
Pendekatan kolaboratif tersebut diharapkan dapat memperluas manfaat program pengentasan kemiskinan. Masyarakat tidak hanya menerima bantuan, tetapi juga memperoleh kesempatan untuk meningkatkan pendapatan dan membangun kemandirian ekonomi.
Tiga Kabupaten di Jateng Juga Raih Mandaya Award 2026
Selain Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, sejumlah pemerintah kabupaten di wilayah tersebut turut mendapatkan penghargaan dalam ajang Mandaya Award 2026.
Kabupaten Kebumen, Pemalang, dan Wonosobo meraih penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Terbaik dalam Penurunan Tingkat Kemiskinan.
Sementara itu, Kabupaten Pekalongan memperoleh penghargaan kategori Pemerintah Kabupaten Berkomitmen Tinggi dalam Penurunan Kemiskinan.
Capaian tersebut menunjukkan bahwa upaya pengentasan kemiskinan membutuhkan keterlibatan pemerintah di berbagai tingkatan.
Sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, desa, perguruan tinggi, dan sektor swasta menjadi salah satu faktor penting dalam mendorong kesejahteraan masyarakat.
Luthfi menilai penghargaan yang diterima sejumlah daerah di Jawa Tengah menjadi bukti pentingnya pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan warga.
“Tidak kalah pentingnya, ada beberapa kabupaten yang mendapatkan penghargaan. Artinya, ini bukti bahwa output kegiatan pembangunan adalah bagaimana masyarakat bisa berdaya dan sejahtera,” katanya.
Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, mengatakan Mandaya Award menjadi simbol transformasi pendekatan pengentasan kemiskinan di Indonesia.
Menurutnya, pemerintah perlu memperluas fokus kebijakan dari sekadar memberikan bantuan sosial menjadi pemberdayaan masyarakat agar warga memiliki kemampuan untuk meningkatkan taraf hidup.
Salah satu upaya yang didorong adalah memperluas akses pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan kurang mampu, termasuk melalui program Sekolah Rakyat.
Muhaimin menilai keberhasilan menurunkan kemiskinan tidak terlepas dari kontribusi berbagai pihak, mulai dari akademisi, pemerintah daerah, hingga sektor swasta yang terlibat langsung dalam program pemberdayaan.
“Di balik turunnya angka kemiskinan di Indonesia dalam dua tahun terakhir ini ada peran orang-orang, akademisi, serta komitmen pemerintah daerah dan swasta untuk terjun bersama. Kita ingin mendorong transformasi dengan memberdayakan masyarakat untuk menjadi negara kuat dan mandiri,” kata menteri yang akrab disapa Cak Imin tersebut.
Pemprov Jateng berkomitmen melanjutkan berbagai program penanggulangan kemiskinan dengan memastikan bantuan sosial dan pemberdayaan masyarakat berjalan beriringan.
Keberhasilan pengentasan kemiskinan tidak hanya diukur dari penurunan angka statistik, tetapi juga dari meningkatnya akses masyarakat terhadap pendidikan, pekerjaan, permodalan, dan kesempatan usaha.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan program pemberdayaan, Jawa Tengah diharapkan mampu menjaga tren penurunan kemiskinan sekaligus mendorong masyarakat agar semakin mandiri dan sejahtera. (*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto