METROPEKALONGAN.COM – Istilah UMP dan UMK mungkin sudah sering terdengar menjelang pergantian tahun, terutama ketika pemerintah mulai membahas kenaikan upah minimum pekerja. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih menganggap keduanya memiliki arti dan fungsi yang sama.
Padahal, UMP (Upah Minimum Provinsi) dan UMK (Upah Minimum Kabupaten/Kota) memiliki perbedaan mendasar, mulai dari wilayah pemberlakuan, mekanisme penetapan, hingga besaran upah yang menjadi acuan perusahaan dalam membayar pekerjanya.
Secara sederhana, UMP merupakan standar upah minimum yang berlaku untuk seluruh wilayah dalam satu provinsi. Sementara UMK menjadi batas minimum pengupahan yang berlaku khusus di kabupaten atau kota tertentu.
Baca Juga: Gaji Ideal 2027 di Indonesia, Berapa yang Cukup?
Baca Juga: 10 Pekerjaan Paling Dibutuhkan pada 2027, Cek Peluangnya!
Perbedaan ini penting dipahami para pekerja, terutama ketika ingin mengetahui standar gaji minimum yang seharusnya diterima sesuai lokasi tempat bekerja. Perbedaan paling mudah dikenali antara UMP dan UMK terletak pada cakupan wilayahnya.
UMP ditetapkan oleh gubernur dan berlaku sebagai standar upah minimum di seluruh kabupaten dan kota dalam satu provinsi. Dengan demikian, pekerja di daerah yang belum memiliki ketetapan UMK tetap memiliki acuan pengupahan melalui UMP.
Sementara itu, UMK hanya berlaku di kabupaten atau kota yang mendapatkan penetapan upah minimum tersendiri. Tidak semua daerah memiliki UMK karena penetapannya mempertimbangkan ketentuan dan mekanisme pengupahan yang berlaku.
Dari sisi penetapan, UMP ditetapkan gubernur dengan mempertimbangkan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi. Adapun UMK diusulkan oleh bupati atau wali kota sebelum ditetapkan oleh gubernur.
Besaran UMK umumnya lebih tinggi dibandingkan UMP karena mempertimbangkan kondisi ekonomi dan karakteristik kebutuhan hidup di masing-masing daerah.
Kabupaten atau kota dengan aktivitas industri, perdagangan, serta biaya hidup yang relatif tinggi dapat memiliki standar upah minimum berbeda dibandingkan daerah lainnya dalam satu provinsi.
Baca Juga: Lewat GARWA SURGA BPJS Ketenagakerjaan, Istri Bisa Lindungi Suami
Baca Juga: Cegah Job Scam, Polisi Pemalang Buka Layanan di Job Fair
Karena itu, pekerja yang berada di kabupaten atau kota dengan ketetapan UMK perlu memperhatikan angka tersebut sebagai acuan pengupahan. Sebaliknya, apabila suatu daerah tidak memiliki ketetapan UMK, perusahaan menggunakan UMP provinsi sebagai standar upah minimum yang berlaku.
Dengan kata lain, UMP menjadi batas dasar di tingkat provinsi, sedangkan UMK menjadi standar khusus bagi daerah yang menetapkannya. Perbedaan kedua istilah tersebut juga dapat dilihat dalam penerapan pengupahan di wilayah Pekalongan, Jawa Tengah.
Pekerja yang bekerja di Kota Pekalongan maupun Kabupaten Pekalongan perlu memperhatikan ketetapan UMK masing-masing wilayah apabila telah ditetapkan oleh gubernur.
Artinya, perusahaan di Kota Pekalongan menggunakan UMK Kota Pekalongan sebagai acuan, sedangkan perusahaan di Kabupaten Pekalongan mengikuti UMK Kabupaten Pekalongan. Keduanya tidak otomatis menggunakan angka yang sama meskipun berada dalam satu wilayah provinsi.
Sementara pekerja di kabupaten atau kota yang tidak memiliki ketetapan UMK menggunakan UMP Jawa Tengah sebagai acuan upah minimum.
Pada prinsipnya, perusahaan dilarang membayar pekerja lebih rendah daripada upah minimum yang berlaku di wilayahnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Baca Juga: Kisah Guru Ade Dulu Tidur di Bekas Kelas Dibangunkan Rumah Netizen
Baca Juga: Mau Nonton Bola Akhir Pekan? Ini Jadwal BRI Super League
Ketentuan upah minimum secara umum menjadi perlindungan bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari satu tahun. Sementara pekerja dengan masa kerja satu tahun atau lebih menggunakan struktur dan skala upah yang diterapkan perusahaan dengan mempertimbangkan ketentuan yang berlaku.
Namun, terdapat ketentuan khusus bagi usaha mikro dan kecil. Pengupahan pada kelompok usaha tersebut dapat menggunakan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja dengan tetap memenuhi persyaratan yang ditetapkan pemerintah. Karena itu, penerapan upah minimum tidak bisa dilepaskan dari jenis usaha, masa kerja, serta ketentuan hukum yang berlaku.
Di tengah pembahasan upah minimum, masyarakat masih sering menggunakan istilah UMR atau Upah Minimum Regional.
Istilah tersebut memang sudah lama dikenal dan masih kerap digunakan dalam percakapan sehari-hari. Namun, dalam sistem pengupahan saat ini, istilah resmi yang digunakan adalah UMP dan UMK. Perubahan istilah ini sekaligus memperjelas pembagian kewenangan dan wilayah pemberlakuan upah minimum.
Memahami perbedaan UMP dan UMK menjadi penting agar pekerja tidak keliru membaca standar penghasilan di daerahnya. Sebab, angka upah minimum yang berlaku bukan hanya ditentukan oleh provinsi, tetapi juga dapat berbeda berdasarkan kebijakan pengupahan di masing-masing kabupaten dan kota.(han)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : metropekalongan.com