METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Ruang Buketan Balai Kota Pekalongan yang biasanya megah, kini sebaliknya.
Pada Selasa siang 2 September 2025, dengan kondisi lampu yang seadanya dan pendingin ruangan darurat, menemani pertemuan penting antara Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi dengan jajaran Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan.
Ruangan itu sendiri, baru saja diperbaiki sementara, setelah menjadi sasaran amuk massa pada tragedi Sabtu 30 Agustus 2025 lalu.
Baca Juga: Bangkit dari Abu, DPRD Kota Pekalongan Berkomitmen Prioritaskan Aspirasi Rakyat
Dalam kunjungan tersebut, Gubernur Lutfi menyerahkan bantuan sebesar Rp 61 miliar.
Dana ini terbagi untuk beberapa sektor, mulai dari pendidikan, bantuan sosial kepada yayasan setempat, dukungan bagi UMKM, hingga dana tidak terduga sekitar Rp 1 miliar untuk pemulihan awal. Namun yang terbesar adalah pengembalian dana pajak sebesar Rp 54 miliar.
“Kita harus tetap semangat. Pemerintah adalah simbol negara, tidak boleh kalah oleh perusuh. OPD jangan kaget, tetap percaya diri, tetap berseragam, dan melayani masyarakat dengan lebih santun,” kata Gubernur Lutfi memberikan semangat kepada seluruh pegawai.
Baca Juga: Pemkot Pekalongan Siap Terima Balik Jarahan Demo, Identitas Dijamin Aman
Ia menegaskan, pelayanan publik di Kota Pekalongan tidak boleh berhenti, meski sejumlah kantor hancur.
“Kami pastikan pelayanan masyarakat berjalan normal. Untuk aset dan bangunan yang rusak, provinsi akan turun tangan,” imbuhnya.
Tragedi 30 Agustus lalu memang meninggalkan luka mendalam bagi Kota Batik. Namun, melalui kunjungan gubernur dan semangat kebersamaan, Pemkot Pekalongan bertekad bangkit.
Baca Juga: Pemkot Pekalongan Siap Terima Balik Jarahan Demo, Identitas Dijamin Aman
Seperti disampaikan Gubernur Lutfi, “Jawa Tengah adalah rumah kita bersama. Tidak boleh ada rasa takut, kita harus menjaga demokrasi dan kedamaian wilayah ini.”
Sementara itu, Wali Kota Pekalongan HA Afzan Arslan Djunaid menyampaikan rasa terima kasih atas perhatian Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng).
Wali kota yang akrab disapa Mas Aaf ini menegaskan, bantuan ini akan diprioritaskan untuk pemulihan layanan vital, seperti server, sistem administrasi, dan fasilitas pelayanan publik.
Baca Juga: KEPITING UMPP, Kelas Pijat Balita Inovatif Lawan Stunting di Pekalongan
“Kalau mengandalkan APBD, jelas berat. Banyak refocusing. Karena itu, kami butuh dukungan provinsi maupun pemerintah pusat. Yang penting, pelayanan kepada masyarakat jangan sampai terganggu,” kata Mas Aaf.
Namun, di balik rasa syukur itu, Mas Aaf juga mengungkapkan fakta pahit. Setidaknya tiga gedung utama, termasuk kantor wali kota, wakil wali kota, serta DPRD, rusak 80 persen dan harus dirobohkan. Total kerugian ditaksir mencapai lebih dari Rp 100 miliar.
Hal senada disampaikan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pekalongan, Nur Priyantomo, yang memastikan pelayanan tetap berjalan, meski sarana terbatas.
Baca Juga: Pastikan Keamanan Wisata Religi, Makam Sapuro Kini Dijaga Satlinmas 24 Jam
Ia menyebutkan, Gedung Setda yang rusak parah membutuhkan biaya pembangunan minimal Rp 80 miliar.
“Kami sudah berkoordinasi dengan PU. Terpenting, masyarakat tetap terlayani, meskipun keadaan belum sepenuhnya normal,” ujarnya.
Dukungan moral juga datang dari Ketua DPRD Kota Pekalongan M Azmi Basyir. Sebab sejak sebelum kerusuhan, Pemkot Pekalongan sudah mengalami kesulitan anggaran.
“Maka, kami harap ada bantuan tambahan, bahkan dari pemerintah pusat,” ucapnya.
Menurut data Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kota Pekalongan, kerugian fisik akibat rusaknya bangunan pemerintah mencapai Rp 71 miliar lebih.
Namun untuk pembangunan kembali, biayanya bisa jauh lebih besar karena harus melalui pembongkaran total hingga pembangunan ulang. (han/ida)
Editor : Ida Nor Layla