METROPEKALONGAN.COM, Pemalang – Akurasi data menjadi kunci utama agar layanan kesehatan masyarakat tetap terjamin.
Memastikan hal tersebut, BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan menggelar sosialisasi pemberian informasi status kepesertaan JKN bagi para operator desa dan perwakilan kecamatan di Dinas Kesehatan Kabupaten Pemalang, Senin 2 Maret 2026.
Langkah strategis ini dilakukan menyusul adanya kebijakan penonaktifan peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) yang mulai diberlakukan pada Februari 2026.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan, Sri Mugi Rahayu yang akrab disapa Cici, menegaskan pentingnya validasi data demi menghindari hambatan di fasilitas kesehatan.
“Kami berharap informasi ini dapat diteruskan kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kebingungan, khususnya terkait status kepesertaan JKN. Kolaborasi dan sinergi seluruh pihak sangat kami apresiasi agar informasi yang disampaikan benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Cici.
Tak hanya soal teknis kepesertaan, kegiatan ini juga membedah pentingnya Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
Kepala BPS Kabupaten Pemalang, Teguh Imam Santoso, menyebut operator desa adalah garda terdepan dalam memastikan validitas data di lapangan.
“Pemahaman mengenai DTSEN dan tingkatan desil ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di masyarakat. Peran operator desa menjadi kunci dalam memastikan data yang disampaikan sudah mutakhir dan sesuai kondisi asli di lapangan,” jelas Teguh.
Senada, Perwakilan Dinas Sosial PPKB P3A Kabupaten Pemalang, Yustina Dwi Meiningtias, memaparkan bahwa indikator kesejahteraan tidak dipukul rata. Ada variabel khusus seperti jumlah anggota keluarga hingga kondisi disabilitas.
“Penentuan desil tidak hanya melihat satu aspek saja, tetapi mempertimbangkan berbagai variabel seperti jumlah anggota keluarga maupun kondisi disabilitas. Dengan data yang semakin akurat, kebijakan yang diambil pemerintah juga akan semakin tepat sasaran,” ungkap Yustina.
Eko Saputro, salah satu operator Desa Banjardawa, mengaku edukasi ini sangat krusial. Pasalnya, operator desa seringkali menjadi jujugan (tujuan) utama warga saat kartu JKN mereka mengalami kendala.
“Kegiatan ini sangat membantu kami sebagai operator desa. Dengan pemahaman yang lebih jelas tentang status kepesertaan JKN dan DTSEN, kami bisa memberikan informasi yang benar dan tidak menimbulkan kebingungan untuk masyarakat,” tutur Eko.
Hadir dalam agenda tersebut jajaran pimpinan BPS Pemalang, Dinsos Pemalang, serta perwakilan dari seluruh kecamatan se-Kabupaten Pemalang. Dengan sinergi ini, diharapkan tidak ada lagi warga layak bantu yang tercecer dari sistem kepesertaan JKN. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla