METROPEKALONGAN.COM, Semarang- Lima dapur satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah (Jetang) masih belum mendapatkan izin operasi.
Bangunan lima dapur Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah 3T Jawa Tengah (Jetang) sudah rampung sejak 8 Desember 2025 lalu. Selama itu pula, sebanyak 2.514 calon penerima manfaat di Karimunjawa, Jepara, dan wilayah pesisir Demak belum menikmati program MBG.
Investor SPPG 3T Jateng Rendra Bayu mengatakan hingga kini belum ada kepastian dari Badan Gizi Nasional (BGN). Menurutnya, pembahasan di tingkat pusat masih terus berlangsung tanpa keputusan final.
"Belum final, BGN rapat-rapat terus nggak ada hasil, yang aglomerasi sudah jalan tapi miris 3T belum dieksekusi," ujarnya Minggu (19/7/2026).
Rendra menyebut pembayaran pembangunan dapur juga belum berubah. Hingga kini investor baru menerima pencairan sebesar 60 persen. Sisanya belum dibayarkan. "Dananya (belum cair) masih sama kemarin, 60 persen," katanya.
Di sisi lain, para investor tetap harus menanggung biaya operasional setiap bulan. Pengeluaran itu meliputi listrik, air, hingga tenaga yang bertugas membersihkan bangunan agar tetap siap digunakan sewaktu-waktu. Menurutnya, biaya operasional setiap SPPG mencapai sekitar Rp 2 juta per bulan.
Baca Juga: Terancam Dipecat, Karyawan SPPG Demo Dukung MBG di Wonosobo
Pihaknya berharap pemerintah segera memberikan kepastian operasional. Sebab, tujuan utama pembangunan SPPG ialah melayani masyarakat yang membutuhkan asupan gizi.
Ketua Satgas MBG Jawa Tengah Taj Yasin Maimoen mengatakan operasional SPPG di wilayah khusus, termasuk Karimunjawa, masih menunggu kebijakan pemerintah pusat. Menurutnya pemerintah pusat sedang meninjau kembali kebutuhan jumlah SPPG di setiap daerah.
"Kalau SPPG kemarin sudah jelas ya, dari pemerintah pusat bahwa untuk kawasan-kawasan khusus itu akan ditinjau jumlahnya. Jawa Tengah sendiri juga akan ditinjau," katanya.
Ia menjelaskan sebelumnya sempat muncul wacana setiap kecamatan memiliki maksimal tujuh SPPG. Karena itu, pemerintah pusat masih melakukan penyesuaian kebutuhan di masing-masing wilayah.
Taj Yasin juga mendorong dan akan terus mengawal agar SPPG di wilayah 3T Jateng segera beroperasi. Sebab banyak penerima manfaat yang sudah membutuhkan.
"Karena yang bisa memutuskan itu dari pusat, kita hanya melaporkan saja. Untuk yang daerah-daerah seperti Karimunjawa yang memang dibutuhkan, kita kawal karena di sana membutuhkan," jelasnya. (kap/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto