METROPEKALONGAN.COM, Kudus – Operasional tujuh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Kudus, Jawa Tengah, dihentikan sementara oleh Badan Gizi Nasional (BGN).
Penghentian tersebut berkaitan dengan persoalan administrasi serta validasi dan rekonsiliasi data penerima manfaat program makan bergizi.
Ketua Paguyuban Mitra SPPG Kabupaten Kudus, Wahyu Widodo, mengatakan penghentian operasional mulai dilakukan pada Minggu (4/10/2026) malam dan masih berlangsung hingga Senin (5/10/2026).
Menurut Wahyu, penghentian operasional tujuh SPPG tersebut hanya bersifat sementara. Tidak ada mitra SPPG yang diberhentikan secara permanen.
“Penghentian tersebut bersifat sementara, menyusul adanya aturan baru dari BGN terkait validasi dan rekonsiliasi data penerima manfaat. Kami pastikan tidak ada yang diberhentikan secara permanen karena saat ini masih dalam proses verifikasi dan validasi,” kata Wahyu di Kudus, Senin (5/10/2026).
Data Penerima Manfaat SPPG Kudus Bermasalah
Wahyu menjelaskan, persoalan utama yang menyebabkan tujuh SPPG di Kudus berhenti sementara adalah adanya ketidaksesuaian data penerima manfaat antara Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan sistem pendataan yang digunakan BGN.
Baca Juga: Tiga SPPG di Kabupaten Temanggung Dihentikan Sementara
Sejumlah nomor induk sekolah disebut belum masuk atau belum terinput dalam sistem BGN. Kondisi tersebut membuat penerima manfaat yang sebenarnya tercatat di lapangan tidak terbaca dalam sistem.
“Misalnya penerima manfaatnya ada 100 atau 1.000, kalau nomor induk sekolahnya tidak ada di sistem BGN, maka datanya terbaca nol,” jelasnya.
Ketidaksesuaian data tersebut kemudian membuat operasional tujuh SPPG dihentikan sementara hingga proses administrasi dan perbaikan data selesai dilakukan.
Wahyu berharap proses pembenahan administrasi dan validasi data dapat segera diselesaikan sehingga pelayanan SPPG kembali berjalan.
“Harapannya satu hari ini selesai,” ujarnya.
Namun, apabila proses perbaikan data belum rampung, pihak SPPG akan berkoordinasi dengan koordinator wilayah (Korwil) dan pihak regional untuk menyelesaikan persoalan administrasi tersebut.
Tujuh SPPG Tersebar di Sejumlah Kecamatan
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tujuh SPPG yang sementara dihentikan operasionalnya tersebar di beberapa wilayah Kabupaten Kudus.
SPPG tersebut berada di Kecamatan Bae, Dawe, Jati, dua SPPG di Kecamatan Kota, serta satu SPPG di Kecamatan Kaliwungu.
Penghentian sementara ini menunjukkan bahwa validasi data menjadi salah satu bagian penting dalam pelaksanaan program pemenuhan gizi.
Sebelum pelayanan kembali berjalan, data penerima manfaat perlu dipastikan telah terbaca dan sesuai antara sistem BGN dengan data pendidikan di lapangan.
Dengan demikian, proses administrasi dan rekonsiliasi data diharapkan dapat segera diselesaikan agar operasional SPPG di Kudus kembali berjalan dan pelayanan kepada penerima manfaat dapat dilanjutkan.
Bukan Sanksi Pemberhentian Permanen
Wahyu kembali menegaskan bahwa penghentian operasional tujuh SPPG di Kabupaten Kudus bukan merupakan sanksi pemberhentian secara permanen.
Menurutnya, langkah BGN lebih berkaitan dengan penertiban administrasi serta memastikan data penerima manfaat sesuai sebelum pelayanan kembali dilaksanakan.
“Tidak ada sanksi pemberhentian permanen. Ini lebih kepada proses administrasi dan validasi data penerima manfaat,” tegasnya.
Koordinator SPPG Kudus, Febria Suryaningrum, juga membenarkan adanya tujuh SPPG yang untuk sementara tidak beroperasi.
Menurut Febria, penghentian tersebut berkaitan dengan proses pendataan yang dilakukan Pusat Data dan Informasi BGN.
Namun, dia belum menjelaskan secara rinci SPPG mana saja yang terdampak maupun langkah perbaikan data yang sedang dilakukan.(*)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto