METROPEKALONGAN.COM, Pekalongan – Enam desa di wilayah Buaran dan Tirto menjadi perhatian pengamanan Pilkades 2026. Polres Pekalongan Kota menyiapkan 349 personel untuk mengantisipasi berbagai potensi gangguan keamanan selama seluruh tahapan pemilihan kepala desa.
Kesiapan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi (Rakor) lintas sektoral yang digelar di Aula Wicaksana Laghawa Polres Pekalongan Kota, Jumat, (9/10/2026).
Rakor dipimpin Wakapolres Pekalongan Kota Kompol Dr. Akhwan Nadzirin dan diikuti Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro, jajaran pejabat utama Polres Pekalongan Kota, para Kapolsek, pemerintah Kecamatan Tirto dan Buaran, panitia pemilihan kepala desa (P2KD), BPD, hingga para calon kepala desa.
Dalam forum tersebut, Polres Pekalongan Kota menegaskan bahwa pengamanan Pilkades tidak hanya dilakukan saat pencoblosan.
Pengamanan akan dikawal sejak tahapan pendaftaran, proses pemilihan, hingga pelantikan kepala desa terpilih.
Baca Juga: Dukung Pekerja KEK Batang, BPJS Ketenagakerjaan Bahas PEKA hingga KPR
Baca Juga: Kerja di Taiwan, Suami Kirim Rp15 Juta, Istri Diduga Selingkuh
Kompol Akhwan mengatakan Pilkades memiliki karakteristik kerawanan tersendiri. Para calon dan pendukung umumnya masih memiliki hubungan sosial yang dekat sehingga perbedaan pilihan berpotensi menimbulkan gesekan apabila tidak disikapi secara dewasa.
“Kami akan menerjunkan 349 personel, dibagi di enam wilayah atau desa. Di Buaran ada dua desa dan di Tirto ada empat desa,” terang Akhwan dalam rakor tersebut.
Besarnya jumlah personel yang disiapkan menjadi bagian dari strategi pengamanan agar setiap tahapan Pilkades berjalan tertib.
Polisi juga meminta seluruh calon dan pendukung tidak menjadikan perbedaan pilihan sebagai alasan untuk memicu konflik.
Selain jumlah personel, kondisi masing-masing desa turut menjadi bahan pembahasan. P2KD menyampaikan sejumlah potensi kerawanan yang perlu diantisipasi sejak awal.
Baca Juga: Minimarket di Pamekasan Dirobohkan Massa, Ini Kata Polisi
Baca Juga: Festival Inovasi Pekalongan, Bukan Sekadar Gugurkan Kewajiban
Salah satunya berkaitan dengan lokasi tempat tinggal para calon kepala desa yang disebut cukup berdekatan. Kondisi tersebut dinilai perlu mendapat perhatian agar tidak berkembang menjadi gesekan antarpendukung selama tahapan Pilkades berlangsung.
Penempatan tempat pemungutan suara (TPS), pola pengamanan, kesiapan logistik, hingga lokasi penyimpanan perlengkapan pemilihan juga menjadi bagian yang dibahas dalam rakor.
Masukan dari masing-masing desa tersebut menjadi bahan bagi kepolisian dan pemangku kepentingan untuk menyusun pola pengamanan yang menyesuaikan karakteristik setiap wilayah.
Kasatpol PP dan Damkar Kabupaten Pekalongan Wahyu Kuncoro juga mengingatkan para calon kepala desa agar tidak semata-mata melihat Pilkades sebagai ajang perebutan jabatan.
Baca Juga: Buku Menarik di Festival Literasi Pekalongan Dijual Mulai Rp5 Ribu
Baca Juga: Siswa Berkebutuhan Khusus di Pekalongan Belajar Batik dengan Cara Unik
Menurutnya, jabatan kepala desa merupakan amanah besar karena pemimpin terpilih nantinya harus bertanggung jawab terhadap kepentingan seluruh masyarakat desa.
Karena itu, ia mendorong seluruh calon menjalani kontestasi dengan semangat pengabdian serta tetap menjaga hubungan baik meski memiliki pilihan politik yang berbeda.
Ps. Kasi Humas Polres Pekalongan Kota Iptu Purno Utomo mengatakan rakor lintas sektoral menjadi bagian dari persiapan pengamanan sejak dini.
“Pengamanan Pilkades membutuhkan dukungan dan kerja sama seluruh pihak. Kami mengajak para calon kepala desa, panitia, serta masyarakat untuk bersama-sama menjaga situasi tetap aman, menghormati perbedaan pilihan, dan tidak mudah terprovokasi,” ujarnya.(han)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : metropekalongan.com