METROPEKALONGAN.COM, Semarang – Program Adaptation Fund Pekalongan yang dilaksanakan sejak 2021 memberikan dukungan terhadap upaya Pemerintah Kota (Pemkot) Pekalongan dalam memperkuat ketahanan iklim.
Khususnya di kawasan pesisir yang menghadapi ancaman abrasi dan dampak perubahan iklim.
Melalui kemitraan untuk pembaruan tata pemerintahan, program ini tidak hanya menghadirkan pembangunan infrastruktur perlindungan pesisir, tetapi juga mendorong pemberdayaan masyarakat, pengembangan ekowisata, serta pemanfaatan potensi mangrove untuk meningkatkan nilai ekonomi warga.
Berbagai capaian dan pembelajaran program tersebut dibahas dalam Forum Pembelajaran dan Penutupan Program Adaptation Fund Pekalongan bertema “Belajar dari Pekalongan: Cerita Ketahanan Iklim dari Pantai Utara Jawa” yang diselenggarakan di Novotel Semarang, Selasa 20 Oktober 2026.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPU PR) Kota Pekalongan, Khaerudin, S.T., mengatakan, kerja sama dengan Kemitraan telah memberikan manfaat nyata bagi pemerintah daerah, terutama dalam mendukung pembangunan infrastruktur dan penguatan kapasitas masyarakat.
“Program ini sangat membantu kami. Ada sejumlah kegiatan yang sudah dilaksanakan, baik berupa pembangunan fisik maupun pemberdayaan masyarakat. Kami berharap program seperti ini bisa terus berlanjut dan tidak berhenti sampai di sini,” ujarnya.
Infrastruktur Pesisir hingga Pengembangan Ekowisata
Khaerudin menjelaskan, salah satu bentuk dukungan program tersebut adalah pembangunan riprap atau struktur pelindung pantai untuk membantu mengurangi dampak abrasi di wilayah pesisir Kota Pekalongan.
Selain itu, program ini mendukung pembangunan fasilitas ekowisata serta renovasi bangunan bekas PMI yang kini dimanfaatkan kembali sebagai sarana pembelajaran dan kegiatan komunitas.
Menurutnya, berbagai kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat ketahanan wilayah pesisir melalui pendekatan yang menggabungkan pembangunan infrastruktur dengan peningkatan kapasitas masyarakat.
Program juga mendorong pemanfaatan mangrove sebagai sumber ekonomi alternatif. Tanaman pesisir tersebut tidak hanya berfungsi mendukung perlindungan lingkungan, tetapi juga berpotensi diolah menjadi produk bernilai tambah.
“Misalnya, bunga mangrove dikembangkan untuk bahan pembuatan sirop. Mangrove juga bisa dimanfaatkan sebagai pewarna alami untuk batik. Ini menjadi peluang pemberdayaan masyarakat yang perlu dikembangkan, termasuk dari sisi pemasaran,” jelasnya.
Khaerudin menyebutkan, kawasan mangrove di Kota Pekalongan antara lain berada di Kelurahan Degayu, wilayah timur kota, serta kawasan Kandang Panjang di bagian barat, khususnya di sekitar Pusat Informasi Mangrove (PIM).
Kawasan PIM memiliki luas sekitar 20 hektare, sedangkan area mangrove yang dikembangkan secara intensif diperkirakan mencapai sekitar lima hektare.
Perluasan Program hingga Daerah Aliran Sungai
Ke depan, pengembangan program ketahanan iklim diharapkan tidak hanya berfokus pada wilayah administratif Kota Pekalongan, tetapi juga diperluas ke daerah sekitar yang memiliki keterkaitan ekologis.
Khaerudin menyampaikan, terdapat pembahasan mengenai pengembangan program dengan pendekatan daerah aliran sungai (DAS), termasuk DAS Sengkarang dan Kupang, serta kawasan yang berkaitan dengan wilayah Kabupaten Pekalongan dan Kabupaten Batang.
Pendekatan lintas wilayah tersebut dinilai penting karena persoalan lingkungan di kawasan pesisir tidak dapat dilepaskan dari kondisi daerah aliran sungai yang bermuara ke laut.
Dengan demikian, upaya pengendalian banjir, pengelolaan kawasan pesisir, dan penguatan ketahanan masyarakat memerlukan koordinasi antara pemerintah kota, pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi, dan pemerintah pusat.
Perluasan program juga diharapkan menjadi kesempatan untuk mereplikasi pengalaman Pekalongan di wilayah pesisir lain yang menghadapi persoalan serupa.
Keterbatasan Anggaran Mendorong Kolaborasi
Di tengah kebutuhan pembangunan yang besar, keterbatasan anggaran menjadi salah satu tantangan pemerintah daerah dalam menjalankan berbagai program infrastruktur dan penataan lingkungan.
Khaerudin mengatakan, pengurangan transfer anggaran dari pemerintah pusat membuat pemerintah kota perlu lebih cermat menentukan prioritas pembangunan sekaligus mencari sumber pembiayaan alternatif.
Karena itu, Pemkot Pekalongan berupaya memperkuat kolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, sektor swasta, hingga program kemitraan dan tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.
“Dengan keterbatasan anggaran, kami harus pandai menentukan prioritas. Mana yang paling mendesak, itu yang didahulukan. Sementara untuk kebutuhan lainnya, kami berupaya mengakses dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi, maupun pihak swasta,” ungkapnya.
Ia mencontohkan, kolaborasi pendanaan juga dilakukan dalam penataan kawasan permukiman kumuh. Setelah penataan kawasan Bugisan, program dilanjutkan di kawasan Celumprit, Kelurahan Degayu. Penataan kawasan lain, seperti Pasirsari dan Pabean, juga direncanakan untuk tahap berikutnya.
Selain itu, DPU PR Kota Pekalongan memperoleh bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp5 miliar untuk penataan drainase di Jalan WR Supratman.
Saat wawancara berlangsung, kegiatan tersebut masih dalam proses pemilihan penyedia jasa melalui mekanisme pengadaan yang berlaku. Pemerintah berharap proses pemilihan dapat segera diselesaikan sehingga pekerjaan dapat dilaksanakan sesuai tahapan yang direncanakan.
Untuk tahun anggaran 2027, Khaerudin menyebutkan adanya alokasi Dana Alokasi Khusus (DAK) sebesar Rp4 miliar untuk penanganan Jalan Gatot Subroto Kota Pekalongan.
Dukungan tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah daerah untuk tetap menjalankan pembangunan infrastruktur di tengah keterbatasan kemampuan fiskal.
Menjaga Keberlanjutan Adaptasi Iklim
Forum Pembelajaran dan Penutupan Program Adaptation Fund Pekalongan juga menjadi ruang untuk membahas keberlanjutan berbagai inisiatif yang telah berjalan sejak 2021.
Program tersebut menggunakan pendekatan Safekeeping–Surviving–Sustaining (3S), yang menghubungkan perlindungan kawasan pesisir, penguatan kebijakan dan kelembagaan, serta pengembangan penghidupan dan layanan dasar masyarakat.
Forum ini dijadwalkan menghadirkan Direktur Adaptasi Perubahan Iklim KLH/BPLH, Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, dan Wali Kota Pekalongan dalam sesi pembahasan ketahanan iklim pesisir dan arah adaptasi Indonesia.
Dialog keberlanjutan yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan, Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup, serta pemerintah daerah juga diagendakan untuk membahas peluang dukungan kebijakan, program, dan pendanaan.
Bagi Kota Pekalongan, keberlanjutan program menjadi penting agar hasil pembangunan infrastruktur, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan ekonomi berbasis lingkungan dapat terus memberikan manfaat setelah program kemitraan berakhir.
Khaerudin berharap, kolaborasi yang telah terbangun dapat diperkuat dan diperluas sehingga upaya menghadapi perubahan iklim tidak hanya bergantung pada kemampuan anggaran pemerintah daerah.
Melalui kerja sama lintas sektor dan lintas wilayah, pengalaman Pekalongan diharapkan dapat menjadi pembelajaran bagi daerah pesisir lainnya dalam membangun ketahanan iklim yang berkelanjutan. (ida)
Editor : Ida Nor LaylaSumber : Metro Pekalongan