METROPEKALONGAN.COM, Batang - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang ikut terkena imbas pemangkasan Dana Transfer ke Daerah (TKD) yang dilakukan Pemerintah Pusat. Tak tanggung-tanggung, nilainya mencapai Rp 254 miliar.
Menyikapi hal tersebut, Pemkab Batang bersama DPRD Batang bakal membongkar Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2026.
"RAPBD saat ini masih di eksekutif, sedang dievaluasi ulang perencanaannya sebelum dibahas bersama DPRD Batang," ujar Ketua DPRD Kabupaten Batang, Suudi, Senin 13 Oktober 2025.
Menurutnya, APBD harus dipilih dan dibongkar lagi untuk menyesuaikan dana transfer yang turun nantinya. Harus mencari program-program yang paling prioritas untuk dipilih, agar tetap bisa berlangsung.
Politisi PKB ini menyampaikan bahwa pemangkasan TKD akan berdampak serius terhadap keberlangsungan pembangunan di Kabupaten Batang.
Suudi menegaskan, DPRD dan Pemkab Batang akan melihat secara menyeluruh RAPBD 2026. Pembangunan infrastruktur, akan tetap menjadi prioritas dan dipertahankan karena bersentuhan secara langsung dengan masyarakat.
"Jadi nanti kita lihat secara komprehensif. Dari pembacaan APBD secara komprehensif ini, kita akan tahu mana yang paling prioritas dan mana yang tidak? Entah itu di pertanian, infrastruktur atau SDM. Yang jelas kita akan buka kembali," imbuhnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Batang Suyono juga menjelaskan bahwa saat ini Pemkab Batang tengah membongkar kembali struktur RAPBD 2026. Sehingga ditemukan angka ideal yang bisa diefisienkan.
Iya, kalau anggaran pemotongan dari pusat ini kita akan bongkar kembali struktur APBD bersama anggota DPRD yang ada, sehingga nanti akan ketemu angka yang ideal yang bisa diefisiensikan dari sisi program-program.
"Dari program, misalkan pokok-pokok pikiran, juga dari program eksekutif, nanti semua akan diefisiensikan. Tapi tidak mengganggu kebutuhan masyarakat," ucapnya.
Pemkab juga bakal mencari cara lain untuk memenuhi kebutuhan anggaran. Hal ini karena Pendapatan Asli Daerah (PAD) sudah maksimal. Cara lain itu seperti anggaran dari program CSR perusahaan-perusahaan yang bisa ikut membantu program-program produktif.
"Kita mengurangi, misalkan kemarin masih kurang Rp 60 miliar dari efisiensi itu, masih kita cari nanti sampai ketemu di angka berapa. Yang penting rakyat tidak terganggu program-program di tengah-tengah masyarakat," terangnya.
Pj Sekda Batang Sri Purwaningsih memastikan bahwa DAK yang dipotong Kementerian Keuangan untuk Kabupaten Batang mencapai Rp 254 miliar. Sementara biasanya, APBD Kabupaten Batang berada di kisaran Rp 1,9 Triliun.
"Dampak nyatanya pasti ada ya, semua kepala OPD ya nanti harus bisa menyadari. Menyadari kegiatan-kegiatan yang tidak menyentuh ke masyarakat dan sifatnya hanya rutinitas. Program yang bermanfaat harus diprioritaskan," tandasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla