METROPEKALONGAN.COM, Batang – Suasana pembukaan agenda perencanaan daerah di Aula Kantor Bupati Batang mendadak tegang, Rabu 14 Januari 2026.
Bupati Batang, M Faiz Kurniawan meluapkan kekecewaannya saat melihat deretan kursi kosong yang seharusnya diduduki oleh para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027.
Faiz menilai, kehadiran pimpinan dinas dalam forum ini bukan sekadar formalitas. Absennya para pejabat dinilai sebagai bentuk ketidakseriusan dalam menyusun fondasi pembangunan daerah.
"Mekanisme perencanaan, program, penganggaran, serta pelaksanaan tahun 2027 nanti ditentukan di sini.Kehadiran bapak-ibu sangat penting karena ini akan menjadi tonggak pembangunan. Jadi kesempatan ini kami harapkan dapat digunakan sebaik mungkin," tegas Faiz di hadapan peserta rapat.
Kemarahan orang nomor satu di Kabupaten Batang itu memuncak saat sesi absensi instansi. Ia bahkan melontarkan ultimatum serius terkait alokasi anggaran masa depan bagi dinas yang dianggap menyepelekan agenda perencanaan tersebut.
"Yang pada hari ini absen, khususnya mungkin ada OPD-OPD yang absen, ya jangan salah kalau nanti 2027 nggak kebagian anggaran. Saya lihat dinas pertanian nggak kelihatan, kemudian yang diwakili kepala dinasnya di mana?" sentilnya dengan nada tinggi.
Merespons sentilan tersebut, peserta rapat menginformasikan bahwa Kepala Dinas Pertanian sedang berada di Solo untuk urusan kedaulatan pangan dengan kementerian.
Meski memaklumi alasan tersebut, Bupati tetap menekankan agar momentum krusial perencanaan daerah tidak dipandang sebelah mata.
Selain masalah kedisiplinan pegawai, Bupati Faiz juga membedah data capaian tahun 2025. Di sektor kesehatan, Kabupaten Batang mencatat rapor hijau pada angka harapan hidup yang naik menjadi 75,35 tahun serta penurunan angka stunting dari 11,54 persen menjadi 9,43 persen.
Namun, ia memberikan catatan merah pada lonjakan kasus penyakit menular. Kasus Malaria tercatat naik dua kali lipat menjadi 18 kasus, sementara Tuberkulosis (TBC) melonjak drastis hingga 1.570 kasus.
"Bagi Dinkes, sekali lagi saya titip untuk melakukan treatment khusus, membuat satgas khusus untuk penanganan malaria dan TBC," perintahnya.
Di sektor pendidikan, Bupati menyoroti angka putus sekolah (dropout) yang masih tinggi. Ia menginstruksikan para Camat hingga Ketua RT/RW untuk lebih peka terhadap kondisi anak-anak di lingkungannya.
Sebagai stimulus, Pemkab menyiapkan bantuan Rp100 juta bagi desa yang berhasil menekan angka pengangguran dan putus sekolah.
"Orang yang punya kualitas pendidikan baik belum tentu pasti sukses, iya, tetapi orang yang punya kualitas pendidikan baik berpotensi lebih sukses daripada tidak punya pendidikan," tuturnya.
Menutup arahannya, Faiz menepis isu ekonomi lesu. Berdasarkan data, pengeluaran per kapita masyarakat Batang justru melonjak ke angka Rp11,4 juta per tahun, yang mengindikasikan daya beli masih kuat.
"Ekonomi sepi? Khusus di Kabupaten Batang insyaallah tidak. Belanja meningkat itu nek ora nduwe duit (kalau tidak punya uang) kira-kira rasional atau nggak? Ya nggak rasional. Wong belanjanya tambah kok nggak punya duit," ujarnya.
Ia pun berpesan kepada pelaku UMKM dan PKL untuk tetap tertib. "Kalau memang ekonomi lesu, mbok ya PKL-nya tutup. Nyatanya PKL semakin meningkat. Kita sangat suportif, tapi saya titip berjualan pada tempatnya," pungkas Bupati.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Batang, Benny Abidin, memberikan catatan tebal agar proses perencanaan ini benar-benar menyerap aspirasi dari bawah.
Politisi Partai Gerindra yang akrab disapa Benny ini mewanti-wanti agar mekanisme bottom-up tidak hanya berjalan di atas kertas.
Ia menegaskan, suara masyarakat dari tingkat paling bawah harus punya tempat dalam kebijakan strategis daerah.
"Pendekatan bottom-up harus benar-benar dilaksanakan agar usulan masyarakat dari tingkat desa dan kelurahan tidak hanya menjadi formalitas. Usulan tersebut harus mampu diterjemahkan menjadi program dan kegiatan yang konkret," tegas Benny Abidin.
Menurut Benny, penyusunan RKPD harus memadukan empat pendekatan, yakni politik, teknokratik, top-down, dan bottom-up.
Hal ini penting untuk memastikan kebijakan yang dirumuskan sejalan dengan visi pembangunan sekaligus responsif terhadap kebutuhan riil warga.
"Perencanaan yang baik bukanlah perencanaan yang bebas kritik, melainkan perencanaan yang lahir dari dialog terbuka," imbuhnya.
Baca Juga: Gebrak Pola Kerja Birokrasi, Bupati Faiz Wajibkan Tiap OPD Punya 5 Agenda Prioritas untuk Lima Tahun
Dalam rancangan awal RKPD 2027, Pemerintah Kabupaten Batang mengusung tema besar Pertumbuhan Ekonomi Berkelanjutan Melalui Pengembangan Pariwisata.
Ia mengingatkan bahwa pariwisata bukan sekadar hiburan semata, melainkan harus memberikan daya ungkit ekonomi yang besar bagi masyarakat lokal.
"Pembangunan pariwisata tidak boleh hanya terfokus pada fisik semata. Harus mencakup peningkatan kualitas SDM, penguatan kelembagaan, serta pelestarian budaya dan lingkungan," pesan Benny. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla