METROPEKALONGAN.COM, Batang - Postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Batang 2026 mengalami guncangan signifikan akibat kebijakan efisiensi fiskal dari pemerintah pusat, khususnya pada pemangkasan Transfer Ke Daerah (TKD).
Pj Sekda Batang, Sri Purwaningsih, membenarkan adanya penyesuaian postur anggaran yang cukup ketat tersebut. Hal ini menuntut pemerintah daerah bergerak lebih taktis dalam mengelola keuangan.
“Meski postur awal APBD 2025 sempat berada di angka sekitar Rp2,1 triliun, dinamika aturan fiskal memaksa daerah untuk melakukan pengencangan ikat pinggang,” ucapnya.
Sri menyebutkan, terdapat efisiensi sebesar Rp 256 miliar pada dana TKD dari pemerintah pusat. Pemangkasan ini secara otomatis berdampak langsung pada struktur anggaran daerah secara keseluruhan.
Target Pendapatan dan Payung Hukum
Secara regulasi, perubahan struktur ini telah memiliki landasan hukum yang kuat.
“Transformasi anggaran ini secara resmi telah dipayungi oleh Perda No. 8 Tahun 2025 tentang APBD Tahun Anggaran 2026 dan Perbup No. 69 Tahun 2025 tentang Penjabaran APBD yang disahkan pada penghujung Desember lalu,” jelasnya.
Berdasarkan struktur terbaru, Pemkab Batang menargetkan Total Pendapatan sebesar Rp 1,82 triliun.
Angka tersebut ditopang oleh dua sektor utama. Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp 435,77 miliar dan Pendapatan Transfer Rp 1,38 triliun.
Kendati dibayangi efisiensi anggaran, Sri memastikan pelayanan publik dan hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tetap menjadi prioritas utama.
Dalam Total Belanja yang dipatok sebesar Rp 1,88 triliun, komponen belanja pegawai masih mendominasi dengan alokasi mencapai Rp 874,4 miliar.
Dengan selisih antara pendapatan dan rencana belanja, APBD Batang 2026 mencatatkan defisit sebesar Rp 68 miliar.
Namun, di tengah keterbatasan fiskal, Pemkab Batang tetap berupaya memperkuat lini usaha daerah demi pendapatan jangka panjang.
“Kami tetap mengalokasikan penyertaan modal sebesar Rp2 miliar untuk Perusda (Perusahaan Daerah). Ini merupakan investasi strategis agar perusahaan daerah bisa lebih mandiri dan berkontribusi balik ke kas daerah,” terangnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla