METROPEKALONGAN.COM, Batang – Kondisi alur Sungai Sambong di kawasan TPI Klidang Lor, Kabupaten Batang, mendapat perhatian serius pemerintah daerah.
Pendangkalan akibat sedimentasi yang kian parah, ditambah keberadaan bangkai kapal yang memenuhi muara, dinilai menghambat roda ekonomi nelayan.
Guna mengurai benang kusut tersebut, Pemkab Batang bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah (Jateng) berkoordinasi untuk memastikan kapal nelayan dapat melaut tanpa terjebak pendangkalan maupun kesemrawutan alur.
Plt Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Batang, Agung Wisnu Bharata, mengungkapkan bahwa peta jalan penanganan telah disusun untuk tahun ini.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah telah mengunci anggaran awal demi menjaga aktivitas pelabuhan tetap berjalan.
“DKP Provinsi Jawa Tengah melalui PPP Klidang Lor pada tahun 2026 telah mengalokasikan anggaran pengerukan sebesar Rp50 juta dan perbaikan breakwater sisi timur sebesar Rp144 juta,” jelas Agung.
Rencana jangka panjang untuk tahun 2027 penambahan anggaran pengerukan diperlukan, begitu juga dengan peninggian jeti, hingga pembangunan tempat tambat labuh baru di area eks Sungai Sambong yang merupakan aset milik Pemprov Jateng.
Selain sedimentasi lumpur, Agung menyoroti masalah lain yang tak kalah krusial, yakni manajemen parkir kapal yang semrawut.
“Selain masalah lumpur, tantangan lain yang dihadapi adalah kesemrawutan parkir kapal. Dalam rapat tersebut, disepakati pembentukan tim khusus untuk mendata kapal yang masih aktif maupun yang sudah menjadi 'bangkai',” terangnya.
Tim gabungan ini nantinya akan bekerja sama dengan Syahbandar Perikanan dan Pengawas Perikanan untuk menyisir sepanjang Sungai Sambong.
Tujuannya adalah membersihkan kolam tambat labuh dari kapal-kapal rusak yang selama ini memakan tempat dan mempersempit ruang gerak nelayan aktif.
Sementara itu, Ketua DPC Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Batang, Teguh Tarmujo, turut memberikan catatan penting.
Mewakili suara nelayan, ia menegaskan bahwa upaya pengerukan tidak akan maksimal tanpa dukungan alat yang mumpuni.
Teguh mengusulkan agar Baperrida Kabupaten Batang menambah alokasi pada APBD 2026, khususnya untuk biaya pembongkaran kapal dan pengadaan alat berat baru.
“Perlu pengadaan alat kapal keruk yang baru karena kapal yang ada saat ini sudah perlu dilakukan peremajaan,” tegas Teguh.
Dari koordinasi ini, menghasilkan beberapa rekomendasi utama, antara lain Pemkab Batang disarankan segera bersurat ke DPUPR Jawa Tengah terkait percepatan pengerukan dan pengendali sedimen.
Pemanfaatan lahan eks Sungai Sambong milik Pemprov untuk tambat labuh baru. Pendataan ketat dan pembersihan kapal non-aktif (bangkai kapal) untuk melancarkan lalu lintas sungai.
Agung berharap sinergi ini segera membuahkan hasil nyata bagi masyarakat pesisir Batang.
“Langkah kolaboratif ini diharapkan menjadi titik balik bagi nelayan Klidang Lor agar Muara Sambong kembali dalam kondisi ideal, mendukung aktivitas perikanan yang menjadi urat nadi warga Batang,” pungkasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla