METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang terus memutar otak untuk menjaga stabilitas fiskal daerah menyusul penurunan dana transfer pusat atau Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang cukup signifikan.
Ini strategi utama untuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2027 dengan mengoptimalkan kemandirian ekonomi melalui sektor industri dan pariwisata.
Hal tersebut terungkap dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar di Aula Bupati Batang, Selasa 10 Februari 2026.
Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Batang, Sri Purwaningsih menegaskan, forum ini krusial untuk memastikan perencanaan pembangunan terintegrasi dan tepat sasaran di tengah tantangan anggaran.
“Sebelumnya rangkaian Musrenbang RKPD di tingkat kecamatan telah dilaksanakan pada 26 Januari 2026 hingga 2 Februari 2026. Berbagai aspirasi, usulan, dan kebutuhan masyarakat telah dihimpun sebagai bahan penyusunan rencana kerja perangkat daerah atau renja tahun 2027,” jelasnya.
Sri Purwaningsih blak-blakan mengenai kondisi keuangan daerah. Penurunan TKDD dari pemerintah pusat pada tahun 2026 memukul hampir seluruh wilayah di Indonesia, tak terkecuali Batang yang mengalami pengurangan jatah sekitar Rp 256 miliar.
Oleh karena itu, keberadaan kawasan industri menjadi 'juru selamat' untuk mendongkrak Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut, menuntut daerah agar semakin mandiri dalam menggali sumber pendapatan.
“Batang meskipun TKDD turun Rp 256 miliar, kita masih beruntung punya kawasan industri. Ada dua yang sudah operasional dan satu lagi sedang proses perizinan. Jika nanti sudah berjalan, berarti kita punya tiga kawasan yang bisa meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD),” terangnya.
Selain industri, tema besar pembangunan Batang tahun 2027 adalah pertumbuhan ekonomi berkelanjutan melalui pengembangan pariwisata. Sektor ini dinilai paling inklusif karena berdampak langsung pada kesejahteraan warga lokal.
“Kabupaten Batang dinilai memiliki potensi besar, mulai dari wisata pegunungan, pantai, budaya, hingga desa wisata yang terus berkembang. Pengembangan sektor pariwisata ini kita dorong secara terpadu. Harapannya menjadi penggerak ekonomi, membuka lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan kearifan lokal,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Sri menambahkan bahwa penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di Batang sesuai Perpres Nomor 12 Tahun 2025 memberikan tiga fokus pengembangan, yakni industri pengolahan, logistik, dan pariwisata. Ia meminta masyarakat tidak hanya jadi penonton, melainkan pelaku aktif.
“Dengan berbagai status tersebut, masyarakat lokal diminta mampu menangkap peluang usaha yang muncul, mulai dari sektor hunian, kuliner, hingga jasa pendukung wisata. Peluang usaha sangat banyak, entah itu kos-kosan, rumah makan, maupun layanan lain yang bisa kita serap bersama,” pungkasnya.
Melalui forum ini, Pemkab Batang berharap sinkronisasi perencanaan pembangunan 2027 dapat berjalan mulus, selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla