METROPEKALONGAN.COM. Batang – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang bergerak cepat menangani dampak bencana tanah longsor di Desa Pranten, Kecamatan Bawang.
Melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Pemkab tengah menyiapkan Hunian Sementara (Huntara) bagi 28 Kepala Keluarga (KK) yang terdampak.
Langkah taktis ini merupakan tindak lanjut langsung dari hasil survei Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan, yang meninjau lokasi terdampak bencana. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Batang, Wawan Nurdiansyah, membenarkan hal tersebut.
“Menindaklanjuti hasil survei Pak Bupati kemarin, memang ada beberapa KK yang harus direlokasi karena tempat tinggalnya sangat rawan terhadap potensi bencana,” ujar Wawan, Kamis 13 Februari 2026.
Menurut Wawan, kondisi geografis sejumlah rumah warga berada di titik yang sangat berisiko tinggi terhadap pergerakan tanah dan longsor susulan, sehingga relokasi menjadi opsi yang tidak bisa ditawar.
Terkait lokasi relokasi, Pemkab Batang telah membidik lahan milik Perhutani yang dinilai aman. Saat ini, proses pengajuan alih fungsi lahan tersebut tengah dikebut.
“Sudah dikomunikasikan dan sedang diproses. Harapannya ke depan lahan tersebut bisa menjadi hak warga, yang sebelumnya berstatus milik Perhutani,” jelasnya.
Sembari menunggu proses relokasi permanen atau Hunian Tetap (Huntap), BPBD menggandeng Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (Perkim) serta para relawan untuk membangun Huntara.
Konstruksi bangunan dibuat sederhana menggunakan papan berukuran 5x6 meter per unit.
“Namanya juga huntara, tentu bangunannya sangat sederhana. Yang penting bisa ditempati sementara agar warga aman,” tegas Wawan.
Keputusan pembangunan Huntara ini telah disepakati melalui rembug bersama perangkat desa, OPD terkait, dan relawan, Senin lalu. BPBD juga telah memvalidasi data warga yang akan menempati hunian tersebut.
“Jangan sampai sudah dibangun tetapi tidak dimanfaatkan. Kami pastikan dulu kesiapan warga. Tadi pagi sudah dikonfirmasi, seluruhnya bersedia menempati huntara,” ungkapnya.
Tim gabungan pun telah terjun ke lokasi untuk memetakan layout bangunan dan menghitung daya tampung. Wawan menyebut, desain Huntara akan disesuaikan dengan jumlah anggota keluarga di setiap KK.
“Kami data jumlah jiwa per KK karena berbeda-beda, sehingga pembagian ruangnya nanti menyesuaikan,” tambahnya.
Meski saat ini fokus pada hunian sementara, Wawan mengakui adanya harapan warga untuk langsung mendapatkan rumah permanen. Namun, ia menekankan bahwa situasi saat ini masih dalam tahap tanggap darurat.
“Memang ada harapan warga untuk langsung mendapatkan huntap, tetapi kami sampaikan ini masih huntara. Proses huntap tetap akan diupayakan,” katanya.
Ke depan, Pemkab Batang berencana mengajukan bantuan Hunian Tetap atau skema Rumah Siap Huni (Ruspin) ke Pemprov Jateng. Namun, hal ini baru bisa direalisasikan setelah status lahan Perhutani resmi beralih.
Wacana tukar guling lahan pun tengah digodok; lahan rawan milik warga diserahkan ke Perhutani, dan lahan relokasi menjadi milik warga.
“Harapannya lahan dari Perhutani bisa dilepas untuk warga, dan lahan lama yang sangat riskan tidak lagi dihuni,” harapnya.
Berdasarkan data terbaru, jumlah warga yang harus direlokasi bertambah menjadi 28 KK dari pendataan awal sebanyak 14 KK. BPBD Batang menegaskan keselamatan nyawa menjadi prioritas utama.
“Yang terpenting sisi kedaruratannya dulu. Jangan sampai memakan korban. Warga yang mengungsi akan kami tempatkan di huntara sambil menunggu proses lebih lanjut,” pungkas Wawan. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla