METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang pada bulan suci Ramadan menuai sorotan tajam.
Anggota DPRD Kabupaten Batang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Kukuh Fajar Romadhon, mendapati temuan mengecewakan terkait kualitas menu yang dibagikan kepada anak sekolah.
Politikus yang juga menjabat sebagai Ketua Komisi I DPRD Batang ini menemukan paket MBG yang dibagikan berisi lauk pauk yang rawan basi, seperti tahu bacem, telur puyuh, ubi Cilembu, dan pisang pada Senin 23 Februari 2026.
Masalahnya, makanan siap santap tersebut dibagikan pada siang hari, padahal mayoritas siswa sedang menjalankan ibadah puasa dan baru akan mengonsumsinya saat berbuka.
Kukuh menilai, menu MBG untuk anak-anak di masa Ramadan terkesan disusun asal-asalan tanpa mempertimbangkan kualitas dan durasi ketahanan makanan.
"Makanan yang mudah rusak berpotensi membahayakan kesehatan siswa jika tidak dikonsumsi segera," tegas Kukuh.
Mendapati temuan tersebut, Kukuh mempertanyakan keseriusan Satuan Pelayanan Gizi (SPPG) selaku pihak dapur penyedia.
Sebagai kepanjangan tangan dari Badan Gizi Nasional di daerah, SPPG seharusnya menyajikan menu harian yang memenuhi standar gizi sekaligus keamanan pangan.
“Karena program MBG adalah program pemerintah pusat yang wajib jalan dan tidak mungkin bisa dihentikan, maka semua SPPG harus memberi pelayanan terbaik agar tidak menimbulkan kegaduhan di masyarakat,” katanya.
Lebih jauh, ia mendesak Satgas MBG tingkat kabupaten untuk lebih proaktif dalam melakukan pengawasan. Ia tidak ingin Satgas baru bergerak layaknya pemadam kebakaran.
"Satgas yang dibentuk wajib bekerja maksimal jangan hanya menunggu ketika ada masalah saja," ucapnya.
Kukuh mengingatkan dengan keras agar dapur MBG berhenti mendistribusikan makanan basah yang mudah basi, terutama selama bulan puasa di mana rentang waktu dari pembagian hingga konsumsi menjadi jauh lebih lama.
Ia pun meminta Badan Gizi Nasional di wilayah Batang untuk tidak ragu mengevaluasi SPPG yang membandel. Jika ditemukan pelanggaran SOP, sanksi tegas harus diberikan.
DPRD Batang menilai, perbaikan manajemen dapur SPPG menjadi kunci utama keberhasilan program ini.
Evaluasi menyeluruh dan pengawasan rutin dari dinas terkait mutlak diperlukan agar program MBG tidak sekadar menggugurkan kewajiban, melainkan benar-benar membawa manfaat nyata bagi kesehatan dan pemenuhan gizi anak-anak di Kabupaten Batang. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla