METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Batang tengah menjadi sorotan tajam dan memicu polemik.
Program andalan Presiden Prabowo Subianto ini dinilai melenceng dari harapan usai ditemukannya berbagai masalah serius, mulai dari kualitas makanan yang buruk, dugaan markup harga, insiden keracunan, hingga ramainya keluhan wali murid di media sosial.
Ketua Komite SMA Negeri 1 Batang sekaligus Ketua Komite SMP Negeri 5 Batang, Siswanto, secara blak-blakan membongkar rentetan temuan terkait operasional SPPG di wilayahnya.
Bahkan, di SMPN 5 Batang sampai saat ini belum pernah mendapatkan menu daging sapi seperti yang dijanjikan oleh Kepala Badan Gizi Nasional (BGN).
"Terkait masalah program MBG ini, menurut saya tidak sesuai dengan apa yang disampaikan Presiden Prabowo dan Gibran," tegas Siswanto saat diwawancarai, Selasa 10 Maret 2026.
Sebagai perwakilan lembaga sosial masyarakat, Siswanto mengaku setiap hari memantau pelaksanaan MBG.
Laporan yang ia terima sangat memprihatinkan. Di SMP Negeri 6 Batang, misalnya, guru mengadu bahwa menu dari SPPG Kasepuhan sangat tidak layak, di mana siswa disuguhi jeruk busuk, roti, siomay, dan sayur jagung rebus. Hal serupa terjadi di SMP Negeri 5 Batang.
Kondisi miris juga ditemukan di TK Nurul Bahri 2, di mana menu nugget disajikan dalam kondisi sangat keras hingga terpaksa dibuang ke tempat sampah.
Puncaknya, di SD Karangasem 1, seorang guru olahraga bernama Agung dilaporkan keracunan setelah mengonsumsi roti dari paket MBG.
Selain kualitas yang buruk, Siswanto menyoroti dugaan permainan anggaran. Ia mencontohkan harga susu kotak kecil yang di pasaran hanya sekitar Rp 2.200 hingga Rp 2.500, namun dianggarkan sebesar Rp 4.000 oleh pihak SPPG.
Untuk porsi TK hingga kelas 3 SD yang dipatok Rp 8.000, penyedia diduga mengakali isian dengan jajanan seharga Rp 1.500 namun dihargai Rp 2.500. "Ini kan sudah pembohongan publik," kecamnya.
Dari hasil penelusuran Siswanto, terungkap pula dugaan kongkalikong antara penyedia dengan ahli gizi terkait pengurangan kuantitas bahan baku, misalnya kebutuhan daging ayam 5 kuintal yang disunat menjadi 4,5 kuintal demi insentif tambahan.
Yang paling ironis, ditemukan makanan retur yang diduga dikemas ulang. "Ini kan sudah SPPG busuk namanya," cetusnya.
Melihat kondisi ini, Siswanto mendesak agar sistem MBG dievaluasi total atau diganti dengan skema transfer langsung layaknya Program Indonesia Pintar (PIP).
"Mending dikasihkan lewat dana transfer langsung dari pusat ke rekening siswa masing-masing. Lebih enak seperti itu daripada banyak komposisi menu yang dibuang. Apalagi SPPG dapat insentif Rp6 juta per hari, itu kan kebijakan yang sangat konyol sekali," pungkas Siswanto.
Menanggapi hebohnya keluhan masyarakat dan wali murid di media sosial, Koordinator Wilayah (Korwil) SPPG Kabupaten Batang, Puji Lestari, angkat bicara.
Ia menyoroti fenomena banyaknya warganet yang mengunggah foto menu makanan dalam kondisi sudah tidak utuh, yang berpotensi memicu kesalahpahaman publik.
"Kami sering menemukan foto menu yang sudah dimakan. Kami menemukan di Facebook, banyak menunya itu sudah dimakan, buahnya hilang. Atau kemarin itu pudingnya nggak kefoto, padahal ada puding susu sama buah di situ," ungkap Puji.
Puji menegaskan, pihaknya tidak melarang masyarakat memposting menu ke medsos. Namun, ia mengimbau agar foto diambil saat makanan baru dibagikan agar kondisinya terlihat komplit dan sesuai standar.
Ia juga menjamin transparansi dengan rutin melaporkan menu harian ke Kodim, Polres, dan Kejaksaan.
Terkait keluhan kualitas menu di SMP 5 dan SMP 6 Kasepuhan, serta desakan agar sekolah bisa pindah layanan ke dapur lain, Puji menegaskan hal tersebut tidak bisa dilakukan karena sistem kuota yang sudah dibagi rata, misalnya 2.000 anak per dapur SPPG.
"Sebenarnya sekolah itu sudah di-plotting. Jadi ketika sudah di-plotting, contoh SMP 1 Batang di Kauman 1, itu akan menjadi penerima tetap di Kauman 1, tidak bisa pindah," tegas Puji.
Meski sekolah tidak diizinkan pindah SPPG, Puji memastikan bahwa setiap keluhan akan langsung ditindaklanjuti.
Pihaknya akan memberikan teguran keras dan evaluasi kepada SPPG terkait agar segera memperbaiki kualitas layanannya demi kelancaran program MBG. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla