Metropekalongan.com, BATANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang menggelar Rapat Paripurna dengan dua agenda strategis pada Selasa 28 April 2026.
Selain menyepakati kerja sama Sister City bersama Kota Zhijiang, Provinsi Hubei, Tiongkok, dewan juga memberikan sejumlah catatan penting terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Batang Tahun Anggaran 2025.
Langkah persetujuan Sister City ini dinilai sebagai upaya konkret membuka keran investasi sekaligus memperluas jejaring internasional daerah.
Dampaknya pun mulai terlihat nyata dengan masuknya perusahaan Allmed Medical melalui PT Ace Medical Products Indonesia.
Nilai investasinya ditaksir mencapai Rp1,6 triliun hingga Rp1,7 triliun, dengan proyeksi serapan tenaga kerja lokal sekitar 3.500 orang mulai April 2026.
Ketua Komisi I DPRD Batang, Kukuh Fajar Rhomadhon, mengungkapkan bahwa rencana kerja sama lintas negara ini telah dikaji secara mendalam dari sisi regulasi maupun potensi.
“DPRD menilai kerja sama ini selaras dengan penguatan hubungan bilateral Indonesia–China yang kian erat, sekaligus didorong program Two Countries Twin Parks (TCTP) yang memperkuat rantai pasok industri kedua negara,” katanya.
Fokus utama kolaborasi ke depan, lanjut Kukuh, tidak hanya terpaku pada satu bidang saja.
“Ke depan, kerja sama dengan Kota Zhijiang akan difokuskan pada sejumlah sektor strategis, seperti industri ramah lingkungan, riset dan pertukaran pelajar, pengembangan UMKM, hingga promosi pariwisata dan budaya,” jelasnya.
Meski membuka pintu lebar untuk investasi asing dan menargetkan implementasi penuh pada Januari 2027, politisi tersebut menegaskan bahwa kepentingan dan serapan tenaga kerja masyarakat lokal tetap menjadi prioritas utama.
“Meski demikian, DPRD tetap memberi sejumlah catatan penting. Penyerapan tenaga kerja lokal ditargetkan mencapai 70 hingga 90 persen, sementara tenaga kerja asing dibatasi hanya untuk posisi tertentu dengan kewajiban transfer keahlian,” terangnya.
Senada dengan hal tersebut, Wakil Bupati Batang, Suyono, memandang kolaborasi kemitraan kembar ini sebagai peluang strategis yang akan menyatukan kekuatan ekonomi dan budaya.
“Ya, Sister City ini kan akan membawa dampak baik dari sisi budaya dan ekonomi di Indonesia. Karena budaya yang dua negara yang berbeda, tapi nanti akan disatukan menjadi kekuatan ekonomi,” ungkapnya.
Suyono juga menjamin bahwa Pemkab Batang akan mengawal ketat terkait porsi pekerja lokal agar target 70 persen keterlibatan warga Batang bisa terealisasi dengan baik.
“Terkait tenaga kerja, pemerintah memastikan tetap mengacu pada aturan daerah yang berlaku. Yang terpenting nanti porsi itu diukur sesuai Perda yang ada,” tegasnya.
Ia meyakinkan bahwa kolaborasi global ini diarahkan pada tindakan yang konkret dan saling menguntungkan.
“Ini bukan sekadar seremoni, tetapi komitmen untuk mendorong transformasi ekonomi dan pembangunan daerah melalui sinergi global,” tambahnya.
Selain pengesahan Sister City, Rapat Paripurna tersebut juga diwarnai penyampaian rekomendasi strategis dewan terhadap LKPJ 2025.
Ketua DPRD Batang, Suudi, memberikan sejumlah catatan krusial bagi Pemkab Batang agar pembangunan daerah bisa berjalan lebih optimal.
“Pada sektor infrastruktur, DPRD mendorong percepatan pelaksanaan program berdasarkan dokumen perencanaan yang telah disusun agar tidak menjadi dokumen yang tidak termanfaatkan. Di bidang kesehatan, DPRD menyoroti pentingnya penguatan koordinasi lintas sektor untuk menjamin pelayanan bagi masyarakat kurang mampu, khususnya dalam masa aktivasi BPJS,” terang Suudi.
Di bidang pemberdayaan masyarakat dan ekonomi, dewan mendesak adanya langkah konkret dari Pemkab untuk memajukan roda perekonomian lokal.
“Dalam sektor ekonomi, DPRD meminta penguatan peran UMKM, peningkatan akses permodalan dan pemasaran, serta pengembangan sektor pariwisata yang berkelanjutan dan berbasis potensi local,” tegasnya.
Tak berhenti di situ, Suudi juga mewanti-wanti terkait pengelolaan sumber daya manusia, reformasi birokrasi, kelestarian lingkungan, hingga mitigasi bencana.
“Selain itu, DPRD menyoroti pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia, percepatan pengentasan kemiskinan, serta penguatan reformasi birokrasi yang profesional dan akuntabel. Rekomendasi ini diharapkan menjadi bahan evaluasi dan acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan pembangunan yang lebih efektif dan tepat sasaran,” pungkasnya.
Menanggapi berbagai masukan dan rekomendasi dari legislatif, Wakil Bupati Suyono mengapresiasi kinerja dewan yang telah menyelesaikan pembahasan LKPJ tepat waktu dan berjanji akan menjadikannya pijakan perbaikan ke depan.
“Rekomendasi DPRD ini akan kami tindak lanjuti bersama jajaran eksekutif sebagai upaya meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat,” tutup Suyono.(yan)
Editor : Agus AP