METROPEKALONGAN.COM, Batang – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Kabupaten Batang menyiapkan anggaran fantastis mencapai Rp 12,2 miliar untuk perbaikan dan pembangunan jaringan irigasi pada tahun 2026.
Dana belasan miliar tersebut disebar ke puluhan titik prioritas untuk mendongkrak ketahanan pangan daerah.
Anggaran ini bersumber dari dua pos utama, yakni APBD Kabupaten Batang sebesar Rp 5,25 miliar dan Bantuan Keuangan Provinsi (Banprov) Jawa Tengah senilai Rp 7 miliar.
Kepala DPUPR Batang, Endro Suryono, memaparkan bahwa alokasi anggaran difokuskan untuk 22 paket pekerjaan yang dinilai paling mendesak.
“Kalau irigasi di tahun 2026 kita ada 22 paket dan memang menyebar di seluruh kabupaten, tapi ini yang paling urgen dan paling penting sesuai kebutuhan masyarakat,” ujar Endro, Kamis 30 April 2026.
Secara rinci, proyek yang dibiayai dari APBD mencakup 20 paket senilai Rp5.255.402.776. Lokasinya tersebar di berbagai kecamatan, seperti Bawang, Subah, Limpung, hingga Kandeman, dengan target area terdampak mencapai 467,40 hektare lahan pertanian.
Sementara itu, suntikan dana tambahan dari Banprov dialokasikan khusus untuk dua paket besar yang mengairi 133 hektare lahan.
“Yang bantuan keuangan provinsi itu atas perjuangan Pak Bupati untuk ketahanan pangan, kita dapat Rp7 miliar sesuai data tersebut,” kata Endro.
Terkait progres fisik di lapangan, seluruh paket pekerjaan irigasi tersebut saat ini tengah dikebut melalui tahapan pengadaan.
“Sekarang ini sudah proses lelang semua, jadi tinggal kita kawal pelaksanaannya,” jelasnya.
Meski target luasan lahan sudah terdata secara teknis, DPUPR masih terus mengkaji dampak langsung dari optimalisasi irigasi ini terhadap peningkatan produktivitas hasil panen petani di Batang.
“Nanti untuk detail berapa hektar yang benar-benar terdampak dan efeknya ke petani akan kita susulkan datanya,” ujarnya.
Selain menggenjot infrastruktur perairan darat, DPUPR Batang juga memberikan atensi khusus pada tantangan di wilayah pesisir yang rawan terkena intrusi air laut.
Langkah ini sangat krusial, terutama untuk mendukung pengembangan komoditas padi salin di kawasan Pantura yang membutuhkan infrastruktur penahan air laut.
“Untuk wilayah pesisir, kita sudah survei bersama terkait rencana pembangunan breakwater atau tanggul laut agar air laut tidak masuk,” ungkap Endro.
Endro memastikan, instansinya akan berfokus penuh pada penyediaan infrastruktur fisik dan pengendali air. Sementara untuk pengembangan komoditasnya, diserahkan kepada instansi terkait.
“Kalau padi salin itu domainnya pertanian, kami di PUPR fokus di infrastrukturnya,” tegasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor Layla