METROPEKALONGAN.COM, Batang – Upaya pengentasan kemiskinan ekstrem melalui program bedah Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) terus digencarkan oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Batang.
Sepanjang tahun 2026, pemerintah daerah menargetkan hampir 600 rumah warga berpenghasilan rendah bisa disulap menjadi hunian yang lebih sehat dan aman.
Bupati Batang, M. Faiz Kurniawan mengungkapkan, di lapangan pihaknya masih banyak menjumpai rumah warga yang kondisinya sangat memprihatinkan.
Fakta tersebut ia temukan saat melakukan tinjauan langsung ke Desa Kebumen, Kecamatan Tulis, Selasa sore, 19 Mei 2026.
“Terdapat rumah warga dengan ukuran sangat sempit, sekitar 2 meter x 2 meter, yang hanya cukup digunakan untuk tempat tidur seorang diri. Ada rumah yang kondisinya sangat memprihatinkan, lantainya masih tanah, atap sering bocor, dinding rusak, tidak ada kamar mandi maupun ruang tamu,” katanya.
Untuk mengatasi persoalan hunian tersebut, Faiz menjelaskan bahwa pada tahun 2026 ini Pemkab Batang telah mengalokasikan dana bantuan RTLH melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) bagi lebih dari 140 rumah warga.
Setiap keluarga penerima manfaat berhak mendapatkan kucuran dana stimulan sebesar Rp 18.500.000. Dana tersebut nantinya digunakan untuk merehab rumah secara mandiri dengan pendampingan dan pengawasan langsung dari petugas.
Tak hanya mengandalkan dana APBD, Pemkab Batang juga berupaya menarik anggaran dari pemerintah pusat guna memperluas jangkauan program bedah rumah.
“Selain itu, pemerintah daerah juga tengah mengusulkan tambahan program bedah rumah ke pemerintah pusat melalui kementerian terkait. Kami sedang mengajukan sekitar 400 rumah lagi ke Kementerian Perumahan. Jadi totalnya nanti hampir 600 rumah yang akan kita bantu di seluruh Kabupaten Batang,” jelasnya.
Lebih lanjut, Bupati menegaskan bahwa penyaluran bantuan RTLH ini diprioritaskan bagi masyarakat kurang mampu.
Khususnya mereka yang masuk dalam kategori desil 1 hingga desil 5, yakni kelompok ekonomi terbawah berdasarkan data kesejahteraan sosial.
Terkait mekanisme pengajuan, Pemkab Batang membuka ruang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin yang rumahnya butuh perbaikan untuk melapor.
“Bagi warga yang rumahnya dinilai tidak layak huni dan ingin mengusulkan bantuan, pemerintah membuka akses pengajuan melalui pemerintah desa masing-masing. Nanti warga bisa melalui desa, kemudian desa akan mengusulkan datanya ke pemerintah kabupaten,” pungkasnya.
Melalui akselerasi program RTLH ini, Pemkab Batang berharap kualitas hidup dan derajat kesehatan masyarakat dapat semakin meningkat berkat hadirnya tempat tinggal yang layak. (yan)
Editor : Ida Nor Layla