METROPEKALONGAN.COM, Batang – Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax dipastikan membawa efek domino yang meluas.
Merespons dinamika tersebut, Pemkab Batang melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop & UKM) langsung bergerak cepat untuk memetakan dampak penyesuaian harga ini terhadap sektor industri dan stabilitas harga di pasaran.
Kepala Disperindagkop & UKM Kabupaten Batang, Wahyu Budi Santoso, menegaskan bahwa pihaknya mengambil langkah proaktif dengan menyiapkan tim untuk turun ke lapangan.
Tujuannya adalah untuk mengukur secara presisi sejauh mana lonjakan harga BBM non-subsidi tersebut membebani rantai pasok dan biaya operasional produktif di wilayah Batang.
"Kita akan melakukan pemantauan harga dalam satu minggu. Begitu juga untuk sektor industri beberapa sampel kita lakukan survey dampaknya seperti apa terkait kenaikan pertamax ini," ungkap Wahyu, Rabu 10 Juni 2026.
Selain memetakan kondisi di sektor industri menengah ke atas, Pemkab Batang juga menyoroti perubahan signifikan pada pola konsumsi masyarakat, serta dampaknya pada postur anggaran operasional pemerintah daerah.
Kenaikan ini tentunya akan berimbas langsung yang saat ini menjadi fokus perhatian. Seperti peralihan masif konsumsi BBM subsidi, beban operasional dan distribusi, hingga efisiensi ketat internal Pemda.
Faktor keekonomian memaksa masyarakat yang sebelumnya merupakan pengguna setia Pertamax beralih ke jenis BBM yang lebih murah, seperti Pertalite.
Wahyu menyadari hal ini adalah sebuah pilihan tak terhindarkan bagi masyarakat, kendati ada risiko penurunan performa pada kendaraan.
Kenaikan BBM juga akan sangat terasa pada sektor logistik dan angkutan. Hal ini yang mendasari Pemkab melakukan survei selama sepekan untuk memastikan lonjakan biaya distribusi tidak memicu gejolak harga bahan pokok yang ekstrem.
Sementara itu, aturan mewajibkan kendaraan operasional instansi pemerintah menggunakan Pertamax.
Dengan asumsi anggaran awal yang dihitung pada harga Rp 12.000, instansi pemerintah kini dipaksa melakukan efisiensi besar-besaran dan memprioritaskan alokasi BBM hanya untuk belanja perjalanan dinas yang paling krusial.
Meski fokus utama saat ini adalah mitigasi dampak ekonomi dan industri, Disperindagkop & UKM Batang menjamin bahwa pemantauan terhadap suplai energi tidak akan dikesampingkan.
Pemerintah daerah akan selalu patuh pada regulasi dari pemerintah pusat. Melalui upaya survei dan pemetaan dampak yang komprehensif ini, Pemkab Batang berharap dapat merumuskan langkah strategis yang tepat untuk menjaga iklim industri tetap kondusif dan daya beli masyarakat tetap terjaga.
"Tugas kami memfasilitasi ketersediaan BBM di Kabupaten Batang agar stok di SPBU tetap terjaga. Kami terus menjalin koordinasi dengan Pertamina untuk mengantisipasi penyesuaian stok, baik untuk kuota reguler per bulan maupun kuota insidentil menjelang momen-momen tertentu," pungkasnya. (yan/ida)
Editor : Ida Nor LaylaSumber : Metro Pekalongan