METROPEKALONGAN.COM, Batang – Pundi-pundi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Batang di semester pertama tahun 2026 menunjukkan tren positif. Hingga paruh pertama ini, kas daerah telah terisi sekitar Rp108 miliar.
Pemkab Batang melalui Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) kini harus memutar otak memaksimalkan sisa waktu enam bulan demi mencapai target fantastis yang dipatok sebesar Rp240,691 miliar.
Kepala Bidang Penagihan, Evaluasi dan Pelaporan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah BPKPAD Batang, Anisah, mengungkapkan bahwa realisasi saat ini masih berada di jalur yang aman.
“Dari target Rp240 miliar lebih, sekarang terealisasi sekitar Rp108 miliar atau sekitar 45 persen,” kata Anisah, Senin 6 Juli 2026.
Sejauh ini, sektor Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) menjadi primadona penyumbang terbesar kas daerah. Meski mayoritas jenis pajak daerah sudah melampaui angka 50 persen, BPKPAD Batang tak ingin kecolongan. Meski angka capaian total cukup memuaskan, ada dua sektor penyumbang PAD yang saat ini lajunya masih tersendat.
Baca Juga: Didominasi Guru, 43 ASN Pemkab Batang Naik Pangkat! Pj Sekda Beri Warning Keras soal Disiplin
“Dua sektor penting, yakni Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) serta opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), saat ini masih menjadi pekerjaan rumah (PR) yang harus segera dituntaskan karena capaiannya yang masih tertinggal: PBB: Baru menyentuh angka sekitar 22 persen, Opsen PKB: Tertahan di kisaran 39 persen, Strategi Menanti Jatuh Tempo dan Kendala Data,” jelasnya.
Masih rendahnya realisasi PBB di angka 22 persen dinilai lumrah. Pasalnya, Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) untuk korporasi baru disebar pada April–Mei lalu. Perusahaan-perusahaan besar ini biasanya menggunakan jurus menahan pembayaran hingga mendekati deadline.
“Sebab jatuh tempo pembayaran PBB perusahaan berlangsung pada Agustus. Banyak wajib pajak memilih melunasi kewajibannya menjelang batas akhir pembayaran,” terangnya.
Baca Juga: 188 Atlet Unjuk Gigi di Kejuaraan Kabupaten PBSI Batang
Sementara itu, serapan opsen PKB yang minim lebih disebabkan oleh kendala akses data kendaraan bermotor yang terpusat di Samsat. Merespons hal tersebut, BPKPAD menyiapkan strategi khusus.
“Untuk menyiasatinya, pemerintah daerah mengandalkan strategi jemput bola melalui: Sosialisasi masif langsung kepada masyarakat, Pelibatan perangkat desa untuk mengingatkan warga. Penggabungan agenda sosialisasi PKB dengan kegiatan penagihan PBB agar lebih efisien dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Tak mau hanya bergantung pada sektor lama, BPKPAD Batang kini mulai gesit memetakan mesin pendulang uang baru. Sasaran utamanya adalah restoran-restoran potensial, rumah sakit, hingga geliat kawasan industri baru di Batang yang diproyeksikan beroperasi penuh pada 2027 mendatang.
“Kehadiran investasi anyar, seperti rumah sakit hingga bangunan usaha baru, dibidik akan menjadi objek PBB yang segar. Tak ketinggalan, pajak reklame dan parkir juga siap dihitung kontribusinya begitu operasional bisnis mereka berjalan,” tegasnya.
Baca Juga: Dugaan Pembunuhan di Karangdadap, Korban Sempat Nongkrong di Teras Rumah Sebelum Ditemukan Tewas
Anisah pun meyakini, dengan berbagai langkah taktis dan manuver jemput bola, celah target PAD di akhir tahun nanti bisa tertutup rapat. “Dengan modal 45 persen di tangan, jalan Kabupaten Batang memenuhi target PAD tahun ini masih terbuka lebar. Jatuh tempo PBB pada semester kedua dan optimalisasi ketat pada sektor opsen PKB diyakini akan menjadi kunci sukses dongkrak penerimaan daerah di akhir tahun nanti,” ujar dia. (yan/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto