METROPEKALONGAN,COM, Batang – Para pengasuh pondok pesantren, pendidik, hingga santri di Kabupaten Batang kini bisa bernapas lega. Pasalnya, pemerintah telah resmi membentuk Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren yang sebelumnya bernaung di bawah Ditjen Pendidikan Islam (Pendis).
Kebijakan ini diyakini akan membawa dampak positif, terutama dalam hal pengelolaan administrasi, pengembangan infrastruktur, hingga peningkatan kesejahteraan ustaz dan ustazah.
Plt Kepala Kantor Kemenag Batang, Munif, membenarkan adanya pembentukan Ditjen Pesantren tersebut. Ia menyebut, Ditjen baru ini akan mengakomodasi seluruh program dan kegiatan pondok pesantren secara lebih fokus sehingga mempermudah pesantren dalam memperoleh hak-haknya.
“Dampaknya tentu sangat luas, tidak hanya pembinaan yang langsung dari Kemenag RI, tapi juga termasuk dalam pemerataan dana operasional yang sampai ini belum menyentuh ke pesantren. Nantinya yang akan terdampak langsung yakni Taman Pendidikan Alquran (TPQ), Madrasah Diniyah Takmiliyah (MDT) dan pondok pesantren,” katanya.
Baca Juga: Akses Pendidikan Merata, Anak Yatim hingga Keluarga Rentan di Pekalongan Terima Seragam Gratis
Guna menyambut kebijakan tersebut, Kemenag Batang terus menggenjot kualitas data lembaga pendidikan. Dalam kesempatan yang sama, para pengelola data dan administrasi pesantren se-Kabupaten Batang mendapat pembekalan khusus untuk memastikan kevalidan data melalui aplikasi Education Management Information System (EMIS).
Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren (PD Pontren) Kemenag Batang, Ahmad Munir, mengimbau agar para operator dapat mengelola data Lembaga Pendidikan Keagamaan Islam (LPKI) dengan tepat dan akurat.
“Mayoritas LPKI atau yang sering disebut TPQ digagas oleh masyarakat langsung, dengan pengelolaan data belum tertata rapi. Maka kehadiran kami untuk mendampingi para pengelola supaya mampu mengelola semua data TPQ dengan baik,” jelasnya.
Baca Juga: Marak Penggunaan Sepeda Listrik oleh Pelajar, Dishub Batang Gencarkan Sosialisasi Keselamatan
Dengan adanya Ditjen Pesantren dan pendataan EMIS yang valid, Munir berharap akan ada alokasi dana khusus dari pemerintah pusat untuk kesejahteraan para pengajar. Saat ini, tercatat ada sekitar 2.500 ustaz dan ustazah yang mengampu 25 ribu santri di 500 TPQ se-Kabupaten Batang, dengan kondisi kesejahteraan yang masih minim.
“Mayoritas honor para ustaz/ustazah berasal dari infaq santri sesuai kemampuan. Bahkan ada pula yang tidak memberi honor karena ketidakmampuan orang tua santri, namun para ustaz/uztazah tetap ikhlas mengajarkan ilmu Alquran. Kadang mereka cuma terima Rp100 ribu per bulan, itu pun tergantung kemampuan TPQ-nya. Alhamdulillah, masih ada hibah tunjangan kesejahteraan dari Pemda sebesar Rp100 ribu per bulan, yang diterimakan tiap setahun sekali, serta Jaminan Hari Tua Rp400 ribu setahun, tinggal dihitung berapa lama masa kerjanya,” terangnya.
Harapan senada turut disampaikan oleh Pengurus Badan Koordinasi Lembaga Pendidikan Alquran (Bako LPQ) Warungasem, Muhammad Zahrudin. Ia mengakui, honor pengajar selama ini sangat bergantung pada kemampuan masing-masing TPQ. Oleh karenanya, sistem pendataan yang rapi diharapkan mampu mengubah keadaan.
“Sekarang semua harus terdata, ada petugasnya pula, maka semoga akan berdampak positif bagi ustaz/ustazah nantinya. Walaupun mereka mengajar ilmu Alquran berdasarkan niat keihklasan, selayak mendapat kemudahan dari sisi kesejahteraan,” ujar dia. (yan/dit)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto