METROPEKALONGAN.COM, Batang – Kabar mengejutkan datang dari program pembangunan desa di Kabupaten Batang. Anggaran Dana Desa kini mulai mengalami pemotongan secara drastis.
Pemotongan anggaran bernilai ratusan juta ini dilakukan secara merata untuk membayar angsuran pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), bahkan pada desa yang fisik bangunannya sama sekali belum mulai dikerjakan.
Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dispermades) Kabupaten Batang, A. Handy Hakim membenarkan adanya penyusutan drastis pada penerimaan Dana Desa tahun ini. Kebijakan ini diberlakukan terkait adanya program pembangunan KDMP yang memakan anggaran miliaran rupiah.
Handy menjelaskan, pemotongan anggaran tersebut langsung diberlakukan selama satu tahun penuh. Nominal pengurangannya menyentuh angka setengah miliar lebih untuk setiap desa.
"Tahun ini sudah dipotong, potongannya sampai Rp 500 juta hingga Rp 600 juta malah. Dana desa sekarang itu turun drastis. Yang tadinya bisa sampai Rp 1 miliar lebih, sekarang tinggal Rp 285 juta sampai Rp 350-an juta saja yang diterima desa," beber Handy Hakim, Senin (27/7/2026).
Lebih lanjut, Handy menyebutkan bahwa skema pemotongan ini tidak hanya terjadi satu kali. Berdasarkan informasi yang ia terima, pemotongan Dana Desa ini direncanakan akan mengikat desa selama durasi 6 tahun ke depan untuk mengangsur nilai total bangunan tersebut.
Untuk teknis pengerjaan bangunan fisik, proyek ini digarap langsung oleh pihak TNI. Sementara itu, jika nantinya bangunan sudah selesai dan kendaraan operasional mulai difungsikan, wewenang tersebut akan beralih ke ranah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UKM (Disperindagkop).
Walaupun realisasi fisik di lapangan belum sepenuhnya berjalan, namun kebijakan potong dana ini sudah berlaku. "Langsung dipotong. Kalau misalkan belum terbangun apa dipotong? Ternyata dipotong juga," ungkap Handy.
Handy mengakui hingga saat ini belum mengetahui terkait penyerahan bangunan yang ada. "Penyerahan belum ada, karena kami masih belum ada kesepahaman terkait substansi penyerahan itu. Ke desa-desa itu belum ada kesepahaman terkait penyerahan berita acara," pungkasnya.(yan/dit)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan