METROPEKALONGAN.COM, Batang- Kabar gembira menghampiri warga Kabupaten Batang. Pemkab Batang tengah bersiap memulihkan program Universal Health Coverage (UHC) pada penghujung tahun 2026 ini.
Rencana ini akan membuat masyarakat bisa kembali mengandalkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk mengakses layanan kesehatan secara gratis.
“Jadi kita akan mulai UHC pada akhir tahun 2026 ini. Masyarakat bisa kembali menikmati layanan berobat gratis dengan menggunakan KTP,” ujar Bupati Batang, M Faiz Kurniawan.
Jika proses penyesuaian anggaran dan kesiapan pembiayaan daerah berjalan mulus, pemulihan akses kesehatan cuma-cuma ini ditargetkan sudah mulai bisa dinikmati warga Batang pada kisaran bulan Oktober atau November 2026.
Selain sektor kesehatan, Pemkab Batang juga memprioritaskan perbaikan fasilitas publik lainnya dalam draf anggaran yang baru.
“Tak sekadar fokus pada fasilitas kesehatan, Pemkab Batang juga menggenjot sektor infrastruktur dasar melalui pergeseran alokasi APBD Perubahan 2026. Rancangan belanja daerah dipatok naik 3,3 persen atau sebesar Rp62,31 miliar, sehingga totalnya menyentuh Rp1,95 triliun,” jelas Faiz.
Lonjakan paling menonjol terlihat pada alokasi belanja modal yang melesat 54,18 persen. Dari yang sebelumnya Rp156,21 miliar, kini menjadi Rp240,85 miliar.
Porsi jumbo ini disiapkan untuk membenahi aset fisik, mulai dari pengadaan tanah, perbaikan gedung, pembenahan jaringan, hingga fasilitas publik lainnya.
Sektor perbaikan infrastruktur jalan menjadi salah satu sasaran utama. Pada APBD Perubahan ini, Pemkab mengusulkan anggaran perbaikan jalan hampir Rp50 miliar.
Dana puluhan miliar tersebut diproyeksikan untuk mengurai keluhan kerusakan jalan di sejumlah wilayah strategis, meliputi rute Juragan, Depok, Bakalan, Limpung, hingga Kalangsono.
“Di samping itu, sektor pertanian turut mendapat angin segar. Pemkab Batang merangkul dukungan pemerintah pusat yang mengucurkan bantuan irigasi hampir Rp60 miliar di sekitar 100 titik lokasi. Memang kita fokus di perubahan ini adalah bagaimana memberikan layanan yang paling dasar kepada masyarakat,” terangnya.
Di balik ekspansi belanja modal dan fasilitas kesehatan, struktur anggaran APBD Perubahan 2026 ternyata menghadapi dinamikanya tersendiri.
Dari sisi pendapatan daerah, tercatat mengalami penyesuaian turun sebesar 3,52 persen menjadi Rp1,756 triliun, atau merosot Rp64,02 miliar dari ketetapan awal.
“Di saat bersamaan, belanja operasional naik menjadi Rp1,484 triliun guna menopang belanja pegawai, barang dan jasa, hibah, hingga bantuan sosial. Kondisi ini memicu defisit anggaran sebesar Rp194,33 miliar yang bakal ditutup melalui skema pembiayaan netto,” pungkasnya.
Meski harus putar otak untuk menyeimbangkan kemampuan fiskal daerah, Pemkab Batang tetap optimistis. Prioritas utama pembangunan dipastikan tidak akan bergeser dari pemenuhan hak-hak dasar warga. (yan)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan