METROPEKALONGAN.COM, Batang – Korban keracunan massal usai menyantap hidangan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dari SPPG Bawang, Kabupaten Batang, terus bertambah.
Hingga Kamis 24 September 2026 malam, jumlah warga yang terdampak dan harus menjalani pemeriksaan membludak hingga mencapai 498 orang.
Wakil Bupati (Wabup) Batang, Suyono, turun langsung merespons situasi darurat ini. Ia memberikan peringatan keras kepada pihak penyelenggara agar mematuhi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan memperingatkan potensi pidana jika ada praktik "sunat" porsi makanan anak-anak.
Berdasarkan pantauan langsung, kapasitas fasilitas kesehatan di Batang sempat kewalahan menampung ratusan pasien. Tidak semua pasien mendapatkan kamar, ada yang hasur berbaring di tempat tidur yang berada di area lorong puskesmas dan rumah sakit.
Dari total 498 orang yang diperiksa, 159 orang terpaksa dirujuk, 319 menjalani rawat jalan, dan 20 orang dirawat inap di Puskesmas Bawang. "Perkembangan hari ini, pagi ini saya belum dapat laporan dari Kapus Bawang. Tapi tadi malam saya sudah di-update sampai jam 21.30, terperiksa itu 498, dirujuk 159, rawat jalan 319, rawat inap Puskesmas Bawang 20," kata Suyono saat mengecek langsung kondisi korban di RSUD Batang, Jumat 25 September 2026.
Baca Juga: Bupati Batang Pastikan Biaya Pengobatan Korban Keracunan MBG Ditanggung Pemkab
Selain di Puskesmas, RSUD Batang juga menampung puluhan korban. Suyono memastikan kondisi para pasien mulai membaik berkat kesigapan tenaga medis. "Yang hari ini di Rumah Sakit Batang itu 90. Sudah pulang 28, tinggal 62," ujarnya.
Ia juga bersyukur insiden ini tidak merenggut korban jiwa. "Alhamdulillah tidak ada yang meninggal, semuanya teratasi dengan baik. Meskipun harus menambah bed-bed yang ada, ditambah dari BPBD yang membantu dan PMI," katanya.
Sebagai program unggulan negara, Suyono menyayangkan terjadinya insiden ini. Ia mendesak seluruh Satuan Pelayanan Program Gizi (SPPG) di Batang untuk benar-benar memperhatikan SOP keamanan pangan.
"Saya ikut prihatin. Tapi ini jangan sampai terulang lagi. SPPG-SPPG yang ada di Batang khususnya harus memperhatikan SOP," tegasnya.
Wabup menyoroti soal pengolahan menu yang berpotensi menjadi biang keracunan jika bahan tambahannya tidak terkontrol. Ia bahkan menyarankan agar menu seperti telur disajikan lebih praktis. "Saya sudah telepon Korwil. Kalau di Kabupaten Batang, SPPG, telur cukup direbus atau digoreng mata sapi saja. Tidak usah ada tambahan bumbu," katanya.
Menurutnya, penggunaan bahan yang tidak standar akan sangat berisiko. "Nanti kalau bumbunya kedaluwarsa malah seperti kejadian seperti ini," ujarnya memberi peringatan.
Untuk mencegah kejadian serupa terulang, Suyono mendorong adanya mekanisme pengecekan makanan atau food tasting oleh tenaga kesehatan sebelum dibagikan ke siswa. Makanan yang tidak layak secara tegas dilarang untuk disajikan.
"Saya pesan jangan menolak. Tapi sebelum diberikan harus dicek dulu oleh kader kesehatan, makanan ini bisa dimakan atau tidak. Kalau tidak bisa dimakan, jangan disajikan," katanya.
Terkait siapa yang bertugas mencicipi, ia menilai ahli gizi lebih berkompeten. "Saya setuju. Saya di Bawang pernah menyampaikan saat Perses 9 MBG, sekolah harus memastikan bahwa makanan ini sehat dan bisa dimakan. Siapa yang nyicipi? Ya monggo ahli gizinya atau ahli kesehatan yang di situ, tidak harus gurunya," lanjut Suyono.
Baca Juga: Keracunan MBG di Batang Tembus 411 Korban, 53 Persen Orang Tua, SPPG Bawang Minta Maaf
Lebih jauh, Suyono menyoroti soal integritas pengelolaan anggaran MBG. Ia memberikan warning keras agar pengelola SPPG tidak bermain-main dengan komposisi gizi dan anggaran dengan cara mengurangi porsi yang seharusnya.
"Saya sudah telepon untuk dilakukan, dipanggil semua SPPG agar lebih berhati-hati. Saya sudah beberapa kali mengadakan rapat dengan SPPG penuh. Saya sampaikan apa adanya, hasil ini seperti ini, kritik masyarakat seperti ini, itu semua harus dibenahi," katanya.
Ia menegaskan, menyunat anggaran gizi anak sama halnya dengan korupsi. "Jangan sampai memotong irisan yang mengurangi jumlah nilai uang yang disajikan, karena itu mesti menjadi nilai korupsi. Meskipun barang harusnya irisannya jumlahnya 8.000 misalkan, diiris-iris menjadi jumlah 6.000, itu kan korupsi. Tingkatannya sudah korupsi, bisa dilaporkan menjadi pidana. Maka hati-hati semuanya," katanya.
Di tengah kebingungan warga terkait biaya pengobatan ratusan korban, Suyono memastikan bahwa pemerintah hadir memberikan jaminan penanganan. "Kita awal itu harus hadir sebagai negara. Nanti bisa dikomunikasikan pada yang mempunyai pemilik SPPG itu sendiri. Tapi negara harus hadir dulu, agar masyarakat tidak bingung siapa yang membiayai," ujarnya.
Ia menekankan tujuan luhur dari MBG tidak boleh rusak akibat kelalaian teknis. Investigasi medis dan pengujian sampel makanan masih terus berlangsung untuk memastikan secara pasti pemicu keracunan massal tersebut.
"Ini program yang baik, jangan sampai hasilnya tidak baik. Nanti justru masyarakat yang kecewa. Ini program negara yang sangat baik karena meningkatkan gizi untuk masa depan anak-anak kita menjadi generasi penerus bangsa," pungkasnya.(yan)
Editor : Adityo Dwi Riyantoto
Sumber : Metro Pekalongan