METROPEKALONGAN.COM, Batang – Dinamika pembangunan Kawasan Industri Terpadu Batang (KITB) serta masifnya pemekaran wilayah perumahan memberikan dampak langsung terhadap peta pemilih di Kabupaten Batang.
Hal ini terungkap dalam Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Perubahan, Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Periode Triwulan ke III Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh KPU Kabupaten Batang.
Ketua KPU Kabupaten Batang, Susanto Waluyo, mengungkapkan bahwa terdapat tren kenaikan angka pemilih yang cukup signifikan. Pihaknya mencatat adanya penambahan sebanyak 2.477 pemilih baru pada triwulan ketiga dibandingkan triwulan kedua.
"Hasil dari pengolahan data kita, di triwulan ketiga ini ada penambahan 2.477 pemilih. Terdiri dari penambahan pemilih laki-laki sebanyak 1.328 jiwa dan perempuan 1.149 jiwa," ungkap Susanto, Rabu 30 September 2026.
Dengan penambahan tersebut, total pemilih di Kabupaten Batang per cut-off 26 September 2026 mencapai 647.121 pemilih, naik dari jumlah di triwulan sebelumnya yang berada di angka 644.644 pemilih.
Kecamatan Batang masih menjadi penyumbang angka pemilih tertinggi dengan total 102.896 pemilih, naik dari sebelumnya 102.447 pemilih. Di sisi lain, pergerakan data yang menarik terjadi di Kecamatan Gringsing, wilayah yang menjadi pusat kawasan industri nasional (KITB). Di kecamatan ini, angka pemilih merangkak naik menjadi 51.334 jiwa.
Susanto membenarkan bahwa penetrasi kawasan industri dan pergerakan ekonomi turut andil dalam dinamika kependudukan tersebut. "Di Gringsing memang ada penambahan. Penyumbang utamanya ada dua, pertama adalah warga yang pindah masuk, baik dari luar Gringsing maupun dari luar Kabupaten Batang. Yang kedua adalah tambahan dari data pemilih pemula, yakni adik-adik pelajar yang usianya sudah genap 17 tahun," jelasnya.
Selain kawasan industri, fenomena menjamurnya perumahan baru, khususnya di wilayah Kecamatan Batang, juga menjadi sorotan KPU. Banyaknya penghuni perumahan baru yang administrasinya belum diperbarui (pemekaran RT/RW) menjadi pekerjaan rumah (PR) tersendiri agar hak pilih mereka tidak hilang. Mengantisipasi hal tersebut, Susanto menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan sinkronisasi data dengan dinas dan stakeholder terkait.
"Ke depan ini tetap jadi perhatian supaya warga negara terfasilitasi hak pilihnya. Nanti kita koordinasi dengan instansi terkait untuk pendataan perumahan baru. Kalau sebelumnya masih tercatat RT 0 RW 0 karena pemekaran, maka harus dipastikan teregistrasi menjadi RT/RW berapa dan masuk desa atau kelurahan mana. Ini PR kita bersama dan terus kita komunikasikan," pungkasnya.(yan)
Editor : Adityo Dwi RiyantotoSumber : Metro Pekalongan