METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan menolak tegas penerapan sekolah sehari penuh atau full day school di Kota Santri.
Mereka menilai hal itu akan mengganggu kegiatan pembelajaran di TPQ, madrasah, hingga pesantren.
Ketua Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan Jahirin mengatakan, isu ini bukan barang baru.
Meskipun sempat tenggelam, belakangan wacana tersebut kembali menyebutkan.
Terutama setelah adanya dorongan penerapan full day school oleh Pemerintah Kabupaten Pati.
“Fraksi PKB se-Jawa Tengah menolak itu (full day school) , termasuk jika diterapkan di Kabupaten Pekalongan,” tegasnya.
Baca Juga: Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan, Enam Fraksi Berikan Pandangan Terhadap Tiga Raperda
Menurut Jahirin, full day school tidak efektif untuk diterapkan karena berpotensi menggeser porsi pendidikan nonformal yang selama ini menjadi benteng pembentukan moralitas siswa.
Pihaknya menilai penerapan sekolah sehari penuh dampaknya akan berkelanjutan.
“Kalau waktu mereka habis di sekolah formal, kapan mereka sempat belajar di lembaga nonformal? Ini memikirkannya akan mendegradasi moral siswa. Sebab, pelajaran tentang akhlak dan nilai-nilai agama justru banyak didapat di luar sekolah formal,” ungkapnya.
Ke depan, Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan akan segera melakukan koordinasi dengan para pemangku kepentingan di bidang pendidikan.
Termasuk Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pekalongan.
“Kami juga akan mengajak fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama menolak ini,” tutupnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla