METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Giliran DPC PKB Kabupaten Pekalongan menyerukan penolakan terhadap rencana pemerintah menerapkan lima hari sekolah di Kota Santri.
Bahkan apabila kebijakan itu hanya uji coba sekalipun. Penolakan serupa sebelumnya juga datang dari PCNU Kabupaten Pekalongan.
Sikap ini disampaikan Ketua DPC PKB Kabupaten Pekalongan Asip Kholbihi, usai mengikuti pertemuan bersama jajaran pengurus Nahdlatul Ulama (NU) di wilayah setempat, Sabtu malam 20 Juli 2025.
Baca Juga: Fraksi PKB DPRD Kabupaten Pekalongan Tolak Full Day School, Ini Alasannya
“Semua komponen NU, baik dari pengurus wilayah maupun PBNU, sepakat menolak uji coba lima hari sekolah. Dan PKB sebagai saluran aspirasi politik warga NU akan memperjuangkan keputusan itu," tegas Asip.
Mantan Bupati Pekalongan ini mengatakan, kebijakan pendidikan seharusnya mempertimbangkan asas kemanfaatan dan kemaslahatan umat.
Menurutnya, sistem enam hari sekolah yang telah berjalan selama ini lebih cocok dengan kultur masyarakat Kabupaten Pekalongan yang religius.
"Kita punya tradisi madrasah diniyah, TPQ, dan kegiatan keagamaan lainnya di luar jam sekolah. Kalau lima hari sekolah diterapkan, maka semua ini akan terganggu. Kami melihat lebih banyak mudarat dibanding manfaat jika sistem lima hari sekolah dipaksakan di daerah ini," ucapnya.
Asip memastikan, PKB akan menindaklanjuti sikap ini melalui jalur politik melalui jalur politik yang dimiliki.
Termasuk melalui Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan, Ketua Fraksi PKB, Ketua Komisi D, dan seluruh komponen partai yang ada di legislatif.
Baca Juga: Tiga Pimpinan DPRD Kabupaten Batang 2024-2029 Ditetapkan, Ketua Dewan Dijabat Su'udi dari Fraksi PKB
"Kami akan gerakkan seluruh komponen partai, dari ketua DPRD, ketua fraksi, hingga komisi D. Ini mandat dari umat,” ujarnya.
Sikap resmi ini disampaikan dalam forum bersama yang dihadiri oleh jajaran pengurus cabang NU Kabupaten Pekalongan serta perwakilan lembaga dan badan otonom NU.
Dalam forum tersebut, seluruh peserta memberikan mandat penuh kepada PKB untuk memperjuangkan penolakan terhadap kebijakan uji coba sekolah lima hari.
"Kebijakan pemimpin seharusnya lahir dari kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Insyaallah, PKB akan terus memperjuangkan agar pendidikan agama tetap terlindungi dan tidak tergerus oleh kebijakan yang tidak sesuai dengan karakter daerah," ucap Asip. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla