METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan terus mematangkan rencana uji coba kebijakan lima hari sekolah.
Uji coba akan dilakukan bertahap selama enam bulan dengan evaluasi rutin setiap tiga bulan. Uji coba ini tidak di seluruh sekolah, melainkan hanya beberapa.
Sekolah yang menjadi sampel uji coba akan dipilih oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) setempat. Tentu untuk sekolah negeri, baik jenjang SD maupun SMP.
Pemilihan sekolah dilakukan dengan mempertimbangkan keragaman kondisi sosial ekonomi agar hasil evaluasi nantinya lebih representatif.
“Jadi prinsipnya, kami mendesain agar perubahan sistem belajar ini tidak semata-mata hanya berdampak pada dunia pendidikan. Tapi juga harus memperhatikan sisi sosial dan ekonomi masyarakat, termasuk para pedagang kecil di sekitar sekolah,” kata Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan Yulian Akbar.
Soal evaluasi, Pemkab bakal menggandeng kalangan akademisi dari perguruan tinggi. Tujuannya untuk memberikan kajian ilmiah atas pelaksanaan dan dampak uji coba kebijakan ini. "Biar hasil evaluasinya juga komprehensif," ujar Akbar.
Pemkab Pekalongan menilai lima hari sekolah ini sebagai upaya menyelaraskan sistem pendidikan daerah dengan kebijakan nasional. Namun tetap mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat lokal.
Uji coba akan dimulai pada bulan Agustus ini. Tapi kapan tanggalnya, belum ditentukan.
“Seluruh aspek teknis dan non-teknis sedang kami siapkan. Evaluasi juga nanti akan melibatkan pihak sekolah, siswa, orang tua, hingga masyarakat sekitar. Tidak hanya akademisi," ucapnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla