METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Puluhan mahasiswa Universitas Islam Negeri (UIN) KH. Abdurahman Wachid atau UIN Gus Dur Pekalongan turun ke jalan.
Mereka mendatangi kantor DPRD Kabupaten Pekalongan Selasa 2 September 2025.
Menyodorkan sepuluh tuntutan, tujuh di antaranya untuk DPR pusat, sisanya soal isu lokal.
Tujuh isu yang mereka sodorkan untuk DPR pusat berkaitan dengan isu nasional yang sedang hangat belakangan ini.
Di antaranya soal desakan pengesahan RUU Perampasan Aset dan isu naiknya tunjangan anggota DPR.
"RUU Perampasan Aset sudah tiga periode mandek. Bahkan sekarang isunya RUU tersebut tidak masuk Prolegnas. Belum lagi soal tunjangan DPR yang naik di tengah efisiensi anggaran dan kondisi ekonomi masyarakat yang sulit. Itu jelas hanya memihak segelintir orang,” kata Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) UIN Gus Dur Pekalongan M. Arif Faturochim.
Sementara itu tujuh tuntutan tersebut :
Pertama, desakan untuk menindak tegas para petugas pemungut pajak yang tidak menyetorkan uang pajak ke pemerintah daerah senilai Rp. 61, 9 juta.
Kedua, evaluasi dan benahi pengelolaan PBB (Pajak bumi dan bangunan dan perkotaan).
Baca Juga: Layanan Kesra Kota Pekalongan Jalan Terus, Meski Kantor Luluh Lantak dan Ludes Dibakar Para Pendemo
Ketiga, mendesak seluruh petugas pemungut desa/kelurahan untuk melakukan penagihan pajak dan transparansi kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan.
Keempat, berantas premanisme dan pungli (pungutan liar) di Kabupaten Pekalongan yang dilakukan oleh oknum maupun ormas.
Kelima, rampingkan dan efisiensikan tunjangan umum dan tunjangan fungsional ASN pada pegawai yang menjalankan tugas belajar.
Baca Juga: Pimpinan DPRD Batang Terima Perwakilan Aksi, Sampaikan 6 Tuntutan Pendemo
Keenam, rampingkan anggaran honorarium tim pelaksana dan sekretariat pelaksana kegiatan.
Ketujuh, optimalisasi dan transparansi penggunaan belanja hibah serta menuntut laporan pertanggungjawaban belanja hibah.
"Kami memberi tenggat waktu 7x24 jam agar tuntutan mahasiswa ditindaklanjuti dan ada respons. Jika tidak, kami akan kembali turun dengan massa yang lebih besar," ujar Arif.
Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir menanggapi, pihaknya siap menindaklanjuti tuntutan mahasiswa. Tiga tuntutan yang ditujukan untuk pusat, akan segera pihaknya sampaikan ke DPR RI.
"Sedangkan yang daerah akan kami dalami dan bahas di rapat-rapat DPRD," ungkapnya.
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Pemkab Pekalongan siap bersinergi dengan mahasiswa dan DPRD untuk menindaklanjuti tuntutan.
"Prinsipnya, kami akan mengakomodasi semua tuntutan mahasiswa. Apalagi tuntutan yang bersifat lokal tadi memang senafas dengan upaya kami meningkatkan PAD tanpa membebani masyarakat,” katanya.
Demonstrasi berjalan lancar tanpa kericuhan sedikitpun. Mahasiswa dikawal pihak kepolisian dari titik keberangkatan (kampus UIN Gus Dur) sampai lokasi.
Semua sudut kawasan kompleks kantor pemerintahan sejak pagi hingga demo rampung dijaga oleh aparat gabungan. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla