METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Kasus kredit macet Rp 150 miliar yang melilit BPR BKK Kabupaten Pekalongan masih terus dibicarakan publik.
Beredar rumor, ada anggota DPRD setempat yang terlibat kredit macet tersebut. Kabar ini dibantah oleh Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir.
"Dari catatan resmi yang ada pada saya, tidak ada satu pun anggota DPRD yang mengajukan kredit ke BKK. Saya tidak pernah menandatangani pengajuan kredit atas nama DPRD,” tegas Munir.
Baca Juga: DPRD Bakal Panggil Manajemen BPR BKK Kabupaten Pekalongan, Minta Klarifikasi Soal Isu Kredit Macet
Meski demikian, Munir tak tahu-menahu apabila yang dimaksud ialah kredit macet anggota DPRD atas nama pribadi.
“Kalau pribadi atau pakai nama orang lain, saya tidak tahu. Saya hanya bisa bicara yang atas nama lembaga DPRD,” katanya.
Munir menambahkan, ada atau tidak anggota dewan yang terlibat, tak akan menghentikan niat DPRD untuk ikut andil menyelesaikan kasus kredit macet BKK.
Rencana pemanggilan manajemen bank tersebut dalam waktu dekat, tetap akan pihaknya lakukan.
"Karena kami punya fungsi pengawasan. Meski kewenangan pengelolaan BPR BKK ada pada Pemprov Jateng dan Pemkab Pekalongan, DPRD tetap berkepentingan mengetahui akar masalah kasus ini. Karena dividen BKK menjadi salah satu komponen pendapatan asli daerah (PAD)," jelasnya.
Ia mengimbau, masyarakat tidak terjebak pada isu liar dalam melihat atau menerima informasi tentang kasus ini.
Baca Juga: Bank BPR-BKK Kabupaten Pekalongan Dilanda Kredit Macet Capai Rp 150 Miliar
“Kita serahkan pada proses hukum. Jangan sampai informasi yang belum tentu benar justru memperkeruh,” pungkasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla