METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Langkah penyelamatan Bank Perkreditan Rakyat Badan Kredit Kecamatan (BPR BKK) Kabupaten Pekalongan mulai memasuki babak baru.
Pemkab Pekalongan bakal duduk semeja dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) untuk membahas upaya penyelamatan bank yang sempat terlilit kredit macet Rp 150 miliar itu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M Yulian Akbar mengatakan, koordinasi dengan OJK dijadwalkan berlangsung pekan ini di Tegal.
Baca Juga: Ada Anggota DPRD Kabupaten Pekalongan Terlibat Kredit Macet BPR BKK, Tunggakan Rp 3,9 Miliar
“Pertemuan itu sifatnya koordinasi, bukan pemanggilan,” ujarnya.
Ada dua fokus utama yang akan dikejar Pemkab dalam pertemuan dengan OJK itu. Pertama, soal seleksi komisaris dari unsur kabupaten yang diharapkan membawa napas baru dalam manajemen.
Kedua, pemutakhiran data CAR (Capital Adequacy Ratio) yang jadi tolok ukur vital perbankan.
Baca Juga: Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Bantah Ada Anggotanya Terlibat Kredit Macet BPR BKK
“Intinya kami harus terus update langkah-langkah penyelamatan BPR BKK ini, termasuk perbaikan CAR,” jelasnya.
Meski begitu, Akbar menegaskan Pemkab tidak akan turun tangan langsung dalam urusan penagihan kredit macet yang melilit BPR BKK.
“Soal urusan penagihan, Pemkab tidak ikut berurusan. Posisi kami sama dengan Pemprov Jateng, yakni sebagai pemilik modal,” tegasnya.
Baca Juga: DPRD Bakal Panggil Manajemen BPR BKK Kabupaten Pekalongan, Minta Klarifikasi Soal Isu Kredit Macet
Kasus kredit macet BPR BKK Kabupaten Pekalongan ini sempat ramai diperbincangkan publik. Pasalnya, setelah isu ini mencuat, menimbulkan kepanikan dan kekhawatiran para nasabah.
Nasabah beramai-ramai menarik tabungan mereka karena khawatir BKK akan bangkrut meski isu ini ditampik oleh pihak manajemen.
Akbar menambahkan, pertemuan dengan OJK nanti diharapkan bisa menjadi titik balik bagi BKK dan mengembalikan kepercayaan kepada para nasabah.
Baca Juga: Wabup Sukirman Sebut BPR BKK Kabupaten Pekalongan Tak Sehat, Perlu Audit Ulang Aset
“Prinsipnya, kami ingin mencari solusi terbaik agar BPR BKK bisa kembali stabil, transparan, dan dipercaya masyarakat,” tandasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla