METROPEKALONGAN.COM, Kajen - DPRD Kabupaten Pekalongan menyentil kinerja eksekutif yang dinilai masih lamban dalam merealisasikan kegiatan pembangunan tahun anggaran 2025.
Banyak realiasi yang baru terlaksana melebihi pertengahan tahun bahkan mepet akhir tahun. Kebiasaan ini dewan nilai akan menurunkan kualitas pembangunan.
Hal itu disampaikan Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Abdul Munir saat rapat paripurna, Kamis 16 Oktober 2025.
Baca Juga: Jumlah Kursi DPRD Kabupaten Pekalongan Berpeluang Bertambah di Pemilu Mendatang, dari 45 Menjadi 50
Menurutnya, pelaksanaan APBD yang lamban itu ironis karena anggaran sudah tersedia sejak awal tahun.
"Menyusun anggaran itu kan uangnya sudah ada. Januari paket kegiatan diumumkan, dan paling tidak April mestinya sudah bisa dikerjakan. Tapi yang terjadi, sekarang banyak kegiatan baru jalan Juli atau Agustus. Bahkan ada yang belum mulai,” sentilnya.
Munir mengaku heran dengan jawaban klasik dari pihak eksekutif setiap kali DPRD menanyakan keterlambatan kegiatan. Padahal, kata dia, kalau perencanaan matang mestinya tak ada alasan molor.
Baca Juga: Pemkab dan DPRD Batang Bongkar RAPBD 2026, TKD Terpangkas Rp 254 Miliar
"Jawabannya selalu klise, seperti regulasi berubah, atau alasan lain," ungkapnya.
Menurutnya, proyek yang dikerjakan mepet akhir tahun rawan menurunkan kualitas. Misalnya, sebut dia, pengerjaan jadi kejar-kejaran dengan waktu.
"Kerjanya sambil lari, pengawasannya sulit, pembayarannya juga repot. Belum dibayar bagaimana, mau dibayar tapi pekerjaan belum rampung. Ini kan repot. Ya, harapannya ini jangan terulang nanti tahun 2026," ujarnya.
Baca Juga: Ratusan Korban BMT Mitra Umat Kepung DPRD Kota Pekalongan Tuntut Kepastian
Menanggapi itu, Wakil Bupati Pekalongan Sukirman menyatakan pihaknya menerimanya sebagai koreksi positif.
Namun menurutnya, keterlambatan selama ini juga dipengaruhi oleh kemampuan keuangan daerah dan adanya kebijakan-kebijakan baru dari pusat.
"Misalnya kemarin kan memang ada kebijakan efisiensi anggaran, jadi kami harus rombak juga itu untuk menyesuaikan kebijakan tersebut, jadi agak bergeser,” terangnya.
Baca Juga: DPRD Kabupaten Pekalongan Usulkan Eks Pendopo Jadi Museum
Ia mengatakan, Pemkab akan berupaya memperbaiki. Antara lain dengan mempercepat proses perencanaan dan pelelangan.
“Insyaallah 2026, Februari kami sudah mulai penataan dokumen, Maret bisa proses lelang, sehingga segera bisa terlaksana," tandasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla