METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan memastikan program kesehatan gratis tetap berjalan tahun ini.
Persoalan mengenai penonaktifan (cut-off) kepesertaan BPJS Kesehataan 153 ribu warga hanya sampai Juni sambil pengaktifan kembali secara bertahap.
Juli sudah kembali ke status UHC (Universal Health Coverage) prioritas alias normal kembali.
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman mengatakan, Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh jajaran terkait telah menghitung dan menyiapkan skema agar pelayanan kesehatan tetap terjamin, setidaknya sampai Juni, meskipun daerah tengah menghadapi tekanan fiskal akibat penurunan Transfer ke Daerah (TKD).
"Insyaallah tidak ada yang tidak terlayani, masyarakat tetap bisa berobat (gratis) seperti biasa. Ini akan terus kami lakukan sampai Juni sampai semuanya kembali ter-cover,” katanya.
Ia menambahkan, setelah Juni pemerintah daerah telah menyiapkan sejumlah langkah lanjutan untuk memastikan keberlanjutan program.
Dalam pelaksanaannya, rumah sakit akan melakukan pemilahan layanan dengan tetap mengedepankan asas prioritas.
"Misalnya gagal ginjal harus cuci darah dan seterusnya itu menjadi prioritas. Nanti rumah sakit pasti akan memilah-milah begitu," jelasnya.
Sementara itu Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Pekalongan M. Yulian Akbar menjelaskan, persoalan ini tidak hanya dialami Kota Santri tetapi hampir seluruh kabupaten.
Penurunan TKD menjadi faktor utama, ditambah adanya regulasi BPJS Kesehatan yang menaikkan batas aktivasi kepesertaan dari 75 persen menjadi 80 persen.
"Dengan kondisi itu, Kabupaten Pekalongan terpaksa menonaktifkan sekitar 153 ribu peserta PBI APBD. Hampir semua daerah merasakan hal yang sama,” ungkapnya.
Ia membandingkan dengan daerah lain seperti Kendal. Mereka, kata Akbar, malah melakukan cut-off hingga Desember.
"Sementara kita hanya Juni. Jadi targetnya, Juli sudah kembali ke status UHC prioritas," ucapnya.
Ia menegaskan, pemerintah daerah berupaya memastikan warga miskin tidak terdampak kebijakan ini.
“Kami petakan kembali agar warga di desil 1 sampai 4 tidak ada yang kena cut-off,” tegasnya.
Untuk peserta yang terdampak, pemerintah membuka helpdesk di Dinas Kesehatan, khususnya bagi warga dengan penyakit kronis.
Evaluasi juga dilakukan secara rutin setiap pekan untuk menyerap keluhan dan aspirasi, termasuk dari DPRD.
“Setiap Senin kami evaluasi. Ada dinamika dan masukan, semuanya kami tampung. Pilihan-pilihan kebijakan akan kami kaji dan kami sampaikan ke pimpinan,” pungkasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla