METROPEKALONGAN.COM, Kajen - DPRD Kabupaten Pekalongan mempertimbangkan penundaan pembangunan gedung baru mereka untuk mengatasi kekurangan anggaran program kesehatan gratis atau Universal Healt Coverage (UHC).
Program tersebut belakangan ini dikeluhkan masyarakat karena Pemkab Pekalongan menonaktifkan sementara 153 ribu kepesertaan BPJS Kesehatan yang semula ditanggung APBD.
Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pekalongan Fraksi Partai Golkar Ruben R. Prabu Faza mengatakan, para anggota DPRD belakangan ini menerima banyak aduan dari masyarakat terkait penonaktifan kepesertaan UHC.
“Keluhan masyarakat ini sangat banyak dan nyata. Mereka sudah terbiasa menggunakan UHC ketika sakit. Begitu dinonaktifkan, dampaknya langsung terasa karena harus membayar sendiri,” ungkapnya.
Menurut Ruben, penonaktifan kepesertaan UHC memang dilakukan berdasarkan klasifikasi tertentu.
Namun, kondisi di lapangan menunjukkan masih ada warga kurang mampu yang terdampak kebijakan tersebut.
DPRD mendorong pemerintah daerah segera memenuhi kekurangan anggaran UHC agar layanan kesehatan kembali berjalan optimal seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Mungkin salah satu opsinya adalah mengalihkan atau menunda anggaran pembangunan gedung DPRD. Kalau itu menjadi kesepakatan bersama demi masyarakat, kami siap dan ikhlas,” tegasnya.
Sikap tersebut juga mendapat dukungan pimpinan DPRD lainnya, yakni Ahmad Ridhowi dari Fraksi PAN.
Ia menegaskan, pimpinan DPRD mengikuti aspirasi mayoritas anggota dalam menyikapi persoalan UHC.
"Jika mayoritas anggota DPRD sepakat anggaran dialihkan demi kepentingan masyarakat dan UHC, itu akan kami perjuangkan,” ujarnya.
Seperti diketahui, gedung DPRD Kabupaten Pekalongan telah lama direncanakan akan dibangun.
Bahkan sejak sebelum gedung tersebut terbakar pada Desember 2024. (nra)
Editor : Ida Nor Layla