METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pekalongan berencana akan inspeksi seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Makan Bergizi Gratis (MBG).
Ini karena menyusul munculnya informasi adanya dapur MBG yang berdiri di lingkungan kurang sehat.
Inspeksi akan dilakukan di SPPG yang sudah beroperasi maupun yang sedang persiapan pembangunan.
Wakil Bupati Pekalongan Sukirman mengakui pihaknya menerima informasi ada SPPG berdiri di lokasi yang kurang sehat itu.
“Iya, program MBG ini menyangkut kesehatan masyarakat, terutama anak-anak. Mestinya dapur tidak boleh berada di lokasi yang berpotensi menimbulkan dampak negatif,” katanya.
Sebagai koordinator Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Kabupaten Pekalongan, Sukirman menegaskan akan turun langsung bersama instansi terkait untuk mengecek kelayakan dapur MBG.
Pemeriksaan meliputi aspek lokasi, standar keamanan pangan, hingga persyaratan kesehatan lingkungan.
Hasil inspeksi, lanjut dia, nantinya juga akan dilaporkan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagai bahan evaluasi pelaksanaan program.
Selain persoalan lokasi, Pemkab Pekalongan juga menyoroti distribusi bahan pangan untuk dapur MBG.
Sukirman mengungkapkan adanya keluhan dari pedagang pasar terkait pasokan bahan baku yang masih banyak didatangkan dari luar daerah.
“Padahal potensi petani dan pelaku usaha lokal cukup besar. Ke depan, kami ingin mereka lebih dilibatkan supaya manfaat ekonominya juga dirasakan masyarakat Pekalongan,” ujarnya.
Ia menambahkan saat ini realisasi dapur MBG di Kabupaten Pekalongan baru mencapai sekitar 30 persen dari total kebutuhan yang diperkirakan sebanyak 78 dapur.
Sukirman menjelaskan, pendaftaran mitra dapur sempat dihentikan pada akhir tahun lalu dan akan dibuka kembali tahun ini.
“Pembukaan nanti akan disertai seleksi dan verifikasi yang lebih ketat,” tandasnya. (nra)
Editor : Ida Nor Layla