METROPEKALONGAN.COM, Kajen - Ruas Wiradesa-Kajen, Kabupaten Pekalongan, masih menjadi sorotan karena banyak lubang jalan.
Balai Pengelolaan Jalan terkait sudah angkat bicara. Mereka menargetkan, sebelum lebaran sudah zero lubang (jalan).
Staf Teknik Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal Slamet Priyono mengatakan, penambalan dilakukan setiap hari selama cuaca memungkinkan.
Baca Juga: Kejar-Kejaran Penambalan Jalan Pantura dengan Munculnya Lubang Batu, Butuh 70 Ton Aspal Setiap Hari
Begitu hujan reda dan kondisi terang, tim langsung turun ke lapangan menambal dengan campuran aspal panas (CAP) atau hotmix.
“Setiap cuaca terang dan tidak hujan, langsung kami tambal. Prioritasnya ruas-ruas yang dikeluhkan warga karena dampak hujan deras,” kata Slamet, Selasa (3/2/2026).
Saat ini, penanganan difokuskan di tiga ruas utama, yakni Wiradesa–Kajen, Kajen–Kalibening, serta Pemalang–Bantarbolang. Untuk ruas Wiradesa–Kajen, kebutuhan aspal mencapai 10 hingga 15 ton per hari.
Baca Juga: Banjir di Pekalongan Mulai Surut, Jumlah Pengungsi Menurun, Pendampingan Jalan
Sementara di Pemalang–Bantarbolang sekitar 10 ton, dan Kajen–Kalibening sekitar 5 ton per hari. Kerusakan jalan di ruas Wiradesa–Kajen tercatat sepanjang kurang lebih 14 kilometer.
Namun, sebagian ruas masih menjadi tanggung jawab kontraktor pemeliharaan tahun sebelumnya.
“Jadi yang kami tangani itu spot-spot kerusakan. Kurang lebih sekitar lima kilometer,” jelasnya.
Baca Juga: Perjalanan Menjadi Advokat, Dari Sengketa Tanah Keluarga, Andre Temukan Jalan Pengabdian Hukum
Menurut Slamet, metode penanganan spot repair dipilih agar lubang-lubang yang berpotensi membahayakan pengguna jalan bisa segera tertutup, meski perbaikan menyeluruh belum bisa dilakukan dalam waktu dekat.
Balai menargetkan seluruh lubang di ruas kewenangannya bisa tertangani sebelum Hari Raya. “Insyaallah sebelum lebaran zero lubang,” tegasnya.
Ia menambahkan, pengelolaan jalan di wilayah Pekalongan dan Pemalang saat ini berada di bawah Balai Pengelolaan Jalan Wilayah Tegal, yang merupakan unit kerja Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR). (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla