METROPEKALONGAN COM, Kajen - Hampir sebulan sejumlah titik di Kecamatan Wonokerto, Kabupaten Pekalongan, tergenang banjir.
Bupati Fadia Arafiq turun ke lokasi dan berdialog dengan warga di Desa Tratebang.
Warga wadul ke Fadia, butuh tambahan rumah pompa dan pompa portabel untuk menyedot genangan yang tak kunjung surut.
Warga menyebut ketinggian air di sejumlah titik desa berkisar 50 hingga 80 sentimeter, bahkan rata-rata di atas setengah meter.
Kondisi itu membuat aktivitas warga terganggu dan memicu kekhawatiran jika hujan kembali turun.
"Banjir sudah hampir satu bulan. Kalau tidak hujan saja, surutnya hingga beberapa hari, apalagi kalau musim hujan seperti sekarang, surutnya bisa lebih lama lagi,” ungkap salah satu warga saat dialog, Rabu (18/2/2026).
Mereka berharap adanya langkah konkret dari pemerintah, terutama penambahan rumah pompa dan mesin pompa air.
Dalam diskusi tingkat desa, warga menilai minimnya rumah pompa dan pintu air menjadi salah satu faktor lambatnya surut air.
Tak hanya itu, beberapa tanggul juga dilaporkan mengalami penurunan dan rawan jebol di sejumlah titik.
Bahkan, sebagian tanggul disebut sudah tenggelam sehingga memperparah kondisi ketika debit air meningkat.
Bupati Fadia mengatakan, Pemkab Pekalongan masih terus berkomitmen menangani banjir.
Pihaknya telah mendatangkan tambahan rumah pompa portable dari Pemprov Jateng untuk mempercepat penyedotan genangan di Wonokerto.
"Rumah pompa portable kami datangkan lagi. Namun karena penanganannya serentak di beberapa titik, sementara jumlahnya memang terbatas sehingga harus bergantian. Tapi satu unit sudah langsung datang untuk Wonokerto,” ujarnya.
Soal rumah pompa permanen, kata Fadia, Pemkab Pekalongan masih terus berkomunikasi dengan pusat dan provinsi.
Pasalnya, nilai pembangunan satu rumah pompa diperkirakan mencapai sekitar Rp 50 miliar.
Nilai sebesar itu belum dapat ditangani sepenuhnya oleh keuangan daerah.
“Kami akan komunikasi dengan pemerintah pusat dan provinsi terkait rumah pompa (permanen). Nilai satu rumah pompa kurang lebih mencapai Rp 50 miliar, sehingga dalam kondisi keuangan daerah seperti ini masih belum sanggup,” jelasnya. (nra/ida)
Editor : Ida Nor Layla