METROPEKALONGAN.COM, Kajen – Validitas data menjadi kunci kelancaran layanan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Untuk itu, Cabang Pekalongan menggandeng operator desa se-Kabupaten Pekalongan guna memperkuat pemahaman status kepesertaan JKN.
Kegiatan pemberian informasi status kepesertaan tersebut digelar di Aula Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pekalongan, Selasa 3 Maret 2026.
Hadir dalam kesempatan itu Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Sri Mugirahayu, Kepala (BPS) Kabupaten Pekalongan Maibu Barwis Sugiharto, serta Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno.
Kepala BPJS Kesehatan Cabang Pekalongan Sri Mugirahayu menegaskan pentingnya kolaborasi antara operator desa dan masyarakat dalam pengusulan perubahan status kepesertaan JKN.
Menurut dia, setiap usulan harus melalui proses verifikasi dan koordinasi lintas pihak agar tepat sasaran.
“Operator desa memiliki peran strategis sebagai penghubung informasi. Dengan koordinasi yang baik, proses perubahan status kepesertaan dapat berjalan lebih cepat dan akurat,” ujarnya.
Dia berharap, melalui sosialisasi tersebut, para operator desa dapat menyampaikan informasi secara jelas kepada masyarakat, khususnya terkait mekanisme pengecekan status kepesertaan.
Dengan demikian, potensi kesalahpahaman di lapangan bisa ditekan.
Baca Juga: BPJS PBI Kembali Aktif, Buruh Tani di Batang Tak Lagi Pusing Biaya Transfusi Anak Pengidap Talasemia
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Pekalongan Maibu Barwis Sugiharto menekankan pentingnya pengkinian data dalam mendukung perlindungan sosial dan layanan kesehatan.
Data yang akurat, kata dia, menjadi dasar penentuan bantuan sosial agar tepat sasaran.
“Koordinasi antar-lembaga mutlak diperlukan untuk memastikan data yang dikumpulkan benar-benar sesuai kondisi riil masyarakat,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pekalongan Suprayitno menambahkan, aktivasi kembali kepesertaan BPJS Kesehatan perlu terus didorong.
Tujuannya, agar masyarakat tetap mendapatkan layanan kesehatan tanpa kendala administrasi.
“Masyarakat harus memahami hak dan kewajiban sebagai peserta JKN. Data yang akurat dan kerja sama semua pihak menjadi kunci,” tegasnya.
Perwakilan operator desa juga mengapresiasi kegiatan tersebut.
Mereka menilai, penjelasan langsung dari instansi terkait membantu memperjelas mekanisme perubahan status kepesertaan yang kerap ditanyakan warga.
Melalui sinergi ini, BPJS Kesehatan bersama pemerintah daerah berharap validitas data kepesertaan JKN semakin kuat sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Pekalongan dapat berjalan optimal. (nra)
Editor : Ida Nor Layla